30 C
Medan
Tuesday, February 27, 2024
spot_img
spot_img

Mahasiswa Minta Jokowi Dimakzulkan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Rakyat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, pada Senin (12/2/2024). Dalam aksinya, mereka menuntut DPR RI untuk segera memakzulkan Presiden Joko Widodo. Massa sekaligus mengkritisi kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran.

Koordinator aksi, M. Fahrurrozy Efrial, menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang menurutnya semakin terpuruk. Aksi tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melanggar prinsip demokrasi.

“Kami memandang bahwa dengan pelanggengan kekuasaan yang sangat dipermudah, hari ini berdemokrasi di Indonesia kita lihat ada yang menyetel di atas. Padahal, kita bilang demokrasi itu tentang kebebasan bermasyarakat, tetapi nyatanya ada yang menyetel, itu sudah keterlaluan rasaku,” ucap Fahrurrozy.

Aksi ini juga menyoroti pelanggaran berat etik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahasiswa tersebut juga menyuarakan keberatan terhadap perubahan peraturan pemerintah yang memungkinkan pejabat eksekutif mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tanpa harus mengundurkan diri. Mereka menilai hal ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang tidak dapat diterima.

“Kita melihat bagaimana jajaran eksekutif mencoba untuk mengampanyekan diri dan memperkenalkan diri mereka sebagai pejabat publik. Kebijakan publik harus bisa dibedakan dengan kebijakan personal. Mereka adalah pejabat publik, maka kami tidak terima soal itu,” ujar Efrial.

Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa Rakyat Menggugat menekankan agar DPR RI mempercepat proses pemakzulan Jokowi. Mereka menganggap perubahan peraturan pemerintah yang memungkinkan pejabat eksekutif mencalonkan diri tanpa harus mundur sebagai salah satu bentuk kemunduran demokrasi.

“Apa yang kami tuntut di sini? Kami meminta kepada DPR RI untuk segera mempercepat proses pemakzulan Jokowi. Alasan kami adalah perubahan peraturan pemerintah di tahun 2023 yang mengubah ketentuan bahwa pejabat eksekutif saat mencalonkan diri tidak harus mengundurkan diri,” pungkasnya.

Massa yang hadir membawa berbagai poster tanda protes. Salah satu yang menarik sorot mata adalah poster bertuliskan Makzulkan Jokowi #kamimuak.

“Inilah perlawanan rakyat dan mahasiswa terhadap otoritarianisme,” ujar seorang orator dari atas mobil bak terbuka berpengeras suara.

Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo tengah santer dibicarakan. Selain poster pemakzulan, massa juga membawa poster berisi protes menolak Pemilu curang. Massa menolak jika para wakil rakyat menemui mereka. Alasannya, mereka tidak ingin diklaim sebagai partisan dari partai politik manapun.

“Kami menolak pemilu curang. Hari ini lawan kami adalah rezim Jokowi, ” Kata orator.

Dalam orasinya massa juga menyentil kepemimpinan menantu Jokowi, yakni Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution. Mereka heran, kenapa dalam beberapa waktu terakhir berbagai acara Pemko Medan menggunakan warna biru muda yang identik dengan salah satu Capres.

“Itu kampanye, itu kampanye,” teriak massa.

Massa aksi juga meminta agar TNI, Polri, dan aparatur sipil negara bekerja untuk melayani rakyat, menjaga nilai-nilai demokrasi dan bersikap netral dalam pemilu. Sekitar dua jam massa aksi menggelar protes, namun tidak ada seorang pun anggota DPRD Sumut yang turun menyambut mereka.
(map/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Rakyat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, pada Senin (12/2/2024). Dalam aksinya, mereka menuntut DPR RI untuk segera memakzulkan Presiden Joko Widodo. Massa sekaligus mengkritisi kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran.

Koordinator aksi, M. Fahrurrozy Efrial, menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang menurutnya semakin terpuruk. Aksi tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melanggar prinsip demokrasi.

“Kami memandang bahwa dengan pelanggengan kekuasaan yang sangat dipermudah, hari ini berdemokrasi di Indonesia kita lihat ada yang menyetel di atas. Padahal, kita bilang demokrasi itu tentang kebebasan bermasyarakat, tetapi nyatanya ada yang menyetel, itu sudah keterlaluan rasaku,” ucap Fahrurrozy.

Aksi ini juga menyoroti pelanggaran berat etik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahasiswa tersebut juga menyuarakan keberatan terhadap perubahan peraturan pemerintah yang memungkinkan pejabat eksekutif mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tanpa harus mengundurkan diri. Mereka menilai hal ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang tidak dapat diterima.

“Kita melihat bagaimana jajaran eksekutif mencoba untuk mengampanyekan diri dan memperkenalkan diri mereka sebagai pejabat publik. Kebijakan publik harus bisa dibedakan dengan kebijakan personal. Mereka adalah pejabat publik, maka kami tidak terima soal itu,” ujar Efrial.

Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa Rakyat Menggugat menekankan agar DPR RI mempercepat proses pemakzulan Jokowi. Mereka menganggap perubahan peraturan pemerintah yang memungkinkan pejabat eksekutif mencalonkan diri tanpa harus mundur sebagai salah satu bentuk kemunduran demokrasi.

“Apa yang kami tuntut di sini? Kami meminta kepada DPR RI untuk segera mempercepat proses pemakzulan Jokowi. Alasan kami adalah perubahan peraturan pemerintah di tahun 2023 yang mengubah ketentuan bahwa pejabat eksekutif saat mencalonkan diri tidak harus mengundurkan diri,” pungkasnya.

Massa yang hadir membawa berbagai poster tanda protes. Salah satu yang menarik sorot mata adalah poster bertuliskan Makzulkan Jokowi #kamimuak.

“Inilah perlawanan rakyat dan mahasiswa terhadap otoritarianisme,” ujar seorang orator dari atas mobil bak terbuka berpengeras suara.

Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo tengah santer dibicarakan. Selain poster pemakzulan, massa juga membawa poster berisi protes menolak Pemilu curang. Massa menolak jika para wakil rakyat menemui mereka. Alasannya, mereka tidak ingin diklaim sebagai partisan dari partai politik manapun.

“Kami menolak pemilu curang. Hari ini lawan kami adalah rezim Jokowi, ” Kata orator.

Dalam orasinya massa juga menyentil kepemimpinan menantu Jokowi, yakni Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution. Mereka heran, kenapa dalam beberapa waktu terakhir berbagai acara Pemko Medan menggunakan warna biru muda yang identik dengan salah satu Capres.

“Itu kampanye, itu kampanye,” teriak massa.

Massa aksi juga meminta agar TNI, Polri, dan aparatur sipil negara bekerja untuk melayani rakyat, menjaga nilai-nilai demokrasi dan bersikap netral dalam pemilu. Sekitar dua jam massa aksi menggelar protes, namun tidak ada seorang pun anggota DPRD Sumut yang turun menyambut mereka.
(map/ram)

spot_img

Artikel Terkait

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Read

Artikel Terbaru

/