27.6 C
Medan
Wednesday, February 21, 2024
spot_img
spot_img

Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pemko Diminta Beri Perhatian

istimewa/sumut pos
RESES: Anggota DPRD Medan Hendra DS saat reses di Jalan Stasiun Medan Amplas, kemarin (11/2). (Istimewa)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kawasan perbatasan Kota Medan dengan Kabupaten Deliserdang terkadang luput dari perhatian pembangunan di berbagai bidang Salah satu kawasan perbatasan yang kurang diperhatikan, yakni Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas.

Berlin Sirait, warga lingkungan 11 Sumber Bakti, Kelurahan Harjosari II mengeluhkan di daerahnya kerap kebanjiran ketika turun hujan dengan intensitas tinggi. Pasalnya, di kawasan tempat tinggalnya tidak ada drainase ataupun parit yang mengalirkan air hujan. “Paritnya gak ada, asal hujan turun pasti banjir,” ujar Berlin menyampaikan keluhannya saat mengikuti kegiatan Reses I Gelombang II Anggota DPRD Medan Hendra DS di Jalan Stasiun Gang Keluarga, Harjosari II, Medan Amplas, kemarin (11/2).

Senada disampaikan Susan, warga Sumber Amal Gang Sawah. Dia meminta kepada Hendra DS agar Pemko Medan membuatkan saluran parit di Gang Sawah. “Sudah lama Gang Sawah ini tidak ada paritnya. Kami meminta kepada Pemko Medan melalui Pak Hendra DS agar bisa diupayakan pembuatan parit,” sebut dia.

Begitu juga disampaikan Sumar Hariatmo, Kepala Lingkungan (kepling) 12. Sumar mengeluhkan ketiadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari Jalan Stasiun sehingga kawasan itu rawan kriminalitas.

Selain persoalan infrastruktur, warga di kawasan perbatasan tersebut juga mengeluhkan masih banyak yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesehatan gratis.

Menanggapi keluhan warga, Anggota DPRD Medan, Hendra DS mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta proaktif mendengar dan merasakan keluhan yang dialami masyarakat di kawasan perbatasan. Hal itu agar pembangunan kota tidak tertinggal, dari daerah lain yang ada di Medan.

Disebutkan anggota dewan Komisi D ini, warga di Kelurahan Harjosari II membutuhkan saluran drainase atau parit yang tidak ada. Akibatnya, ketika turun hujan mereka kerap kebanjiran. “Pembangunan infrastruktur seperti drainase atau parit sangat diperlukan masyarakat perbatasan. Apalagi, Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang,” ungkap Hendra.

Ia melanjutkan, terkait masalah LPJU akan disampaikan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk segera ditindaklanjuti. Sedangkan, persoalan KIS dan BPJS Kesehatan gratis, warga yang miskin dan tidak mampu jangan khawatir.

“Pemko Medan di tahun 2019 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21 miliar untuk menampung sebanyak 75.000 warga miskin dan tidak mampu berobat. Jadi, bagi yang belum terdaftar bisa melapor ke kepling,” pungkasnya. (ris/ila)

istimewa/sumut pos
RESES: Anggota DPRD Medan Hendra DS saat reses di Jalan Stasiun Medan Amplas, kemarin (11/2). (Istimewa)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kawasan perbatasan Kota Medan dengan Kabupaten Deliserdang terkadang luput dari perhatian pembangunan di berbagai bidang Salah satu kawasan perbatasan yang kurang diperhatikan, yakni Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas.

Berlin Sirait, warga lingkungan 11 Sumber Bakti, Kelurahan Harjosari II mengeluhkan di daerahnya kerap kebanjiran ketika turun hujan dengan intensitas tinggi. Pasalnya, di kawasan tempat tinggalnya tidak ada drainase ataupun parit yang mengalirkan air hujan. “Paritnya gak ada, asal hujan turun pasti banjir,” ujar Berlin menyampaikan keluhannya saat mengikuti kegiatan Reses I Gelombang II Anggota DPRD Medan Hendra DS di Jalan Stasiun Gang Keluarga, Harjosari II, Medan Amplas, kemarin (11/2).

Senada disampaikan Susan, warga Sumber Amal Gang Sawah. Dia meminta kepada Hendra DS agar Pemko Medan membuatkan saluran parit di Gang Sawah. “Sudah lama Gang Sawah ini tidak ada paritnya. Kami meminta kepada Pemko Medan melalui Pak Hendra DS agar bisa diupayakan pembuatan parit,” sebut dia.

Begitu juga disampaikan Sumar Hariatmo, Kepala Lingkungan (kepling) 12. Sumar mengeluhkan ketiadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari Jalan Stasiun sehingga kawasan itu rawan kriminalitas.

Selain persoalan infrastruktur, warga di kawasan perbatasan tersebut juga mengeluhkan masih banyak yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesehatan gratis.

Menanggapi keluhan warga, Anggota DPRD Medan, Hendra DS mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta proaktif mendengar dan merasakan keluhan yang dialami masyarakat di kawasan perbatasan. Hal itu agar pembangunan kota tidak tertinggal, dari daerah lain yang ada di Medan.

Disebutkan anggota dewan Komisi D ini, warga di Kelurahan Harjosari II membutuhkan saluran drainase atau parit yang tidak ada. Akibatnya, ketika turun hujan mereka kerap kebanjiran. “Pembangunan infrastruktur seperti drainase atau parit sangat diperlukan masyarakat perbatasan. Apalagi, Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang,” ungkap Hendra.

Ia melanjutkan, terkait masalah LPJU akan disampaikan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk segera ditindaklanjuti. Sedangkan, persoalan KIS dan BPJS Kesehatan gratis, warga yang miskin dan tidak mampu jangan khawatir.

“Pemko Medan di tahun 2019 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21 miliar untuk menampung sebanyak 75.000 warga miskin dan tidak mampu berobat. Jadi, bagi yang belum terdaftar bisa melapor ke kepling,” pungkasnya. (ris/ila)

spot_img

Artikel Terkait

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Read

Artikel Terbaru

/