alexametrics
27 C
Medan
Monday, June 27, 2022

Lapak Kios Pasar Kapuas Jadi Lokasi Maksiat

TERBENGKALAI: Kios Pasar Kapus yang terbengkalai. Kios ini jadi lokasi maksiat oleh orang bertanggung jawab.
TERBENGKALAI: Kios Pasar Kapus yang terbengkalai. Kios ini jadi lokasi maksiat oleh orang bertanggung jawab.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Revitalisasi Pasar Kapuas Belawan yang gagal terlaksana justru dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab dengan menjadikan lokasi itu sebagai tempat maksiat. Ada 400 kios yang terbengkalai tersebut tidak hanya dijadikan lokasi maksiat, tapi juga dijadikan bermain judi dan narkoba.

“Kita mendesak Pemko Medan untuk segera membongkar kios itu, lapak itu dijadikan untuk aneh – aneh bagi masyarakat. Kalau malam ada aja yang dilakukan di lapak itu, jangan nanti dampak buruk itu terus dibiarkan,” kata Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman, Selasa (17/3).

Pria akrab disapa Atan ini mengaku, sejak dibangun sampai sekarang kios itu tidak pernah digunakan untuk berjualan. Padahal, anggaran untuk lapak relokasi itu mencapai Rp4 miliar terbuang sia – sia.

“Bayangkan saja, dengan biaya APBD, kios itu dijadikan tempat maksiat terutama pada malam hari oleh sejumlah pengunjung cafe yang beroperasi didekat kios tersebut,” beber Atan.

Desakan atau peringatan tersebut dianggap penting, mengingat bulan suci Ramadan semakin dekat. Selain itu, aktivitas yang tidak layak itu jika terus dibiarkan dikhawatirkan bisa mengganggu jiwa anak muda Kota Belawan.

Baca Juga :  Ketua KPU Sumut Ajak Rembug

“Yang paling saya khawatirkan, akan ada gelombang unjukrasa dari warga jika hal ini dibiarkan. Oleh karenanya Pemko Medan perlu segera mengambil langkah antisifasi,” ujar Atan mengingatkan.

Ia menduga sebanyak Rp4 miliar anggaran dari negara digunakan Pemko Medan untuk membangun puluhan kios untuk penampungan pedagang Pasar Kapuas dijadikan sebagai ajang bisnis. Sebab, perencanaan kurang matang revitalisasi dimaksud batal dan bangun kios penampungan menjadi mubajir.

“Semua uang rakyat itu jadi terbuang sia sia dan itu bukti kinerja Pemko Medan dalam mengelola anggaran tidak tepat sasaran. Padahal uang sebanyak itu sangat bermanfaat jika digunakan untuk membenahi drainase di Belawan,” jelas Atan.

Atan juga meminta BPKP, Kejaksaan serta KPK untuk menyelidiki penggunaan uang rakyat tersebut agar oknum pengawai Pemko Medan yang terlibat ditindak dan hal yang sama tidak terulang lagi. “Dulu sudah ada terpidana kasus korupsi terkait revitalisasi Pasar Kapuas dan kita berharap hal tersebut tidak terjadi lagi,” kata Atan yang juga aktifis nelayan itu.

Baca Juga :  Hari Ini, 151 Lurah Dikukuhkan

Sebelumnya, Anggota DPRD Medan HT Bahrumsyah mengatakan, proyek revitalisasi Pasar Kapuas batal dilaksanakan akibat dua hal. Pertama, proses penghapusan aset PD Pasar jadi nol karena Pemko Medan tidak bisa membangun pasar milik PD Pasar. “Karena itu aset yang dipisahkan muncul kelalaian waktu sehingga proses tersebut terlambat,” katanya.

Kedua, ada perhitungan ulang biaya karena anggaran Rp20 miliar tidak cukup setelah dilakukan pengecekan kondisi tanah yang labil di dasar dan herannya hal ini tidak diantisipasi sebelumnya.

“Kita keberatan saat ekspos yang dilakukan Perkim saat rapat PAPBD 2019 karena sudah merugikan warga Belawan dan kita minta agar diteruskan melalui sistem multiyear artinya anggaran yang ada dilaksanakan pembangunannya kekurangan dilanjutkan pada tahun 2020,” tegas Bahrumsyah. (fac/ila)

TERBENGKALAI: Kios Pasar Kapus yang terbengkalai. Kios ini jadi lokasi maksiat oleh orang bertanggung jawab.
TERBENGKALAI: Kios Pasar Kapus yang terbengkalai. Kios ini jadi lokasi maksiat oleh orang bertanggung jawab.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Revitalisasi Pasar Kapuas Belawan yang gagal terlaksana justru dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab dengan menjadikan lokasi itu sebagai tempat maksiat. Ada 400 kios yang terbengkalai tersebut tidak hanya dijadikan lokasi maksiat, tapi juga dijadikan bermain judi dan narkoba.

“Kita mendesak Pemko Medan untuk segera membongkar kios itu, lapak itu dijadikan untuk aneh – aneh bagi masyarakat. Kalau malam ada aja yang dilakukan di lapak itu, jangan nanti dampak buruk itu terus dibiarkan,” kata Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman, Selasa (17/3).

Pria akrab disapa Atan ini mengaku, sejak dibangun sampai sekarang kios itu tidak pernah digunakan untuk berjualan. Padahal, anggaran untuk lapak relokasi itu mencapai Rp4 miliar terbuang sia – sia.

“Bayangkan saja, dengan biaya APBD, kios itu dijadikan tempat maksiat terutama pada malam hari oleh sejumlah pengunjung cafe yang beroperasi didekat kios tersebut,” beber Atan.

Desakan atau peringatan tersebut dianggap penting, mengingat bulan suci Ramadan semakin dekat. Selain itu, aktivitas yang tidak layak itu jika terus dibiarkan dikhawatirkan bisa mengganggu jiwa anak muda Kota Belawan.

Baca Juga :  Berantas Pungli, Kejagung Sosialisasi e-Tilang

“Yang paling saya khawatirkan, akan ada gelombang unjukrasa dari warga jika hal ini dibiarkan. Oleh karenanya Pemko Medan perlu segera mengambil langkah antisifasi,” ujar Atan mengingatkan.

Ia menduga sebanyak Rp4 miliar anggaran dari negara digunakan Pemko Medan untuk membangun puluhan kios untuk penampungan pedagang Pasar Kapuas dijadikan sebagai ajang bisnis. Sebab, perencanaan kurang matang revitalisasi dimaksud batal dan bangun kios penampungan menjadi mubajir.

“Semua uang rakyat itu jadi terbuang sia sia dan itu bukti kinerja Pemko Medan dalam mengelola anggaran tidak tepat sasaran. Padahal uang sebanyak itu sangat bermanfaat jika digunakan untuk membenahi drainase di Belawan,” jelas Atan.

Atan juga meminta BPKP, Kejaksaan serta KPK untuk menyelidiki penggunaan uang rakyat tersebut agar oknum pengawai Pemko Medan yang terlibat ditindak dan hal yang sama tidak terulang lagi. “Dulu sudah ada terpidana kasus korupsi terkait revitalisasi Pasar Kapuas dan kita berharap hal tersebut tidak terjadi lagi,” kata Atan yang juga aktifis nelayan itu.

Baca Juga :  Parkir di Ramadan Fair Gratis

Sebelumnya, Anggota DPRD Medan HT Bahrumsyah mengatakan, proyek revitalisasi Pasar Kapuas batal dilaksanakan akibat dua hal. Pertama, proses penghapusan aset PD Pasar jadi nol karena Pemko Medan tidak bisa membangun pasar milik PD Pasar. “Karena itu aset yang dipisahkan muncul kelalaian waktu sehingga proses tersebut terlambat,” katanya.

Kedua, ada perhitungan ulang biaya karena anggaran Rp20 miliar tidak cukup setelah dilakukan pengecekan kondisi tanah yang labil di dasar dan herannya hal ini tidak diantisipasi sebelumnya.

“Kita keberatan saat ekspos yang dilakukan Perkim saat rapat PAPBD 2019 karena sudah merugikan warga Belawan dan kita minta agar diteruskan melalui sistem multiyear artinya anggaran yang ada dilaksanakan pembangunannya kekurangan dilanjutkan pada tahun 2020,” tegas Bahrumsyah. (fac/ila)

Most Read

Artikel Terbaru

/