27.6 C
Medan
Wednesday, February 21, 2024
spot_img
spot_img

Peserta BPJS Kesehatan di Sumut Tembus 6 Juta

Kepala BPJS Kesehatan Divre I Sumut–Aceh, Oni Jauhari, melaporkan perkembangan BPJS Kesehatan di Sumut kepada Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si di rumah Dinas Gubsu,Selasa (23/9) malam.
Kepala BPJS Kesehatan Divre I Sumut–Aceh, Oni Jauhari, melaporkan perkembangan BPJS Kesehatan di Sumut kepada Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si di rumah Dinas Gubsu,Selasa (23/9) malam.

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Jumlah kepesertaan masyarakat Sumatera Utara pada jaminan kesehatan nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini menembus angka 6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 400 ribu adalah peserta mandiri yang sudah melampaui 440% dari target.

”Dari 6 juta kepesertaan tersebut, di antaranya terdiri atas peserta jamkesmas sekitar 4 juta, TNI dan Polri sekitar 150 ribu, PNS sekitar 500 ribu, dan sekitar 400 ribu peserta mandiri. Jumlah peserta mandiri itu menurut Oni Jauhari sudah jauh melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 90 ribu peserta mandiri,” kata Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional (Divre) I Sumut–Aceh Oni Jauhari, saat melaporkan perkembangan BPJS Kesehatan di Sumut kepada Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si di rumah Dinas Gubsu, Selasa (23/9) malam.

Banyaknya jumlah kepesertaan mandiri tersebut, menurut Jauhari, lebih banyak berasal dari warga masyarakat yang mengalami sakit. Hal ini menyebabkan pembayaran jasa medik di Sumut juga melampaui dari target alokasi yang ditetapkan.

Dari alokasi tahun 2014 sekitar Rp 1,4 triliun untuk pembayaran ke rumah sakit, saat ini sudah terserap sekitar Rp 1,2 triliun. Jauhari berharap jumlah tagihan RS tersebut tidak melampaui target sampai akhir tahun.

Jumlah kepesertaan mandiri yang banyak juga disebabkan sistem pendaftaran melalui online, yang dipermudah pada awal pemberlakuan BPJS Kesehatan. Namun sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan BPJS Kesehatan ini terus dilakukan penyempurnaan.

“Kalau sebelumnya pendaftaran tidak perlu NIK (Nomer Induk Kependudukan, red), maka nanti per bulan November setiap yang mendaftar harus ada NIK. Kita sudah online dengan Disdukcatpil (Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil:red) sehingga sekarang pendaftaran jadi lebih lambat,” jelas Oni. Pendaftaran kepesertaan mandiri nantinya juga harus satu keluarga.

Gubernur Sumatera Utara dalam kesempatan itu mengimbau para pengelola puskesmas dan klinik di seluruh Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pelayanan, khususnya memenuhi kemampuan diagnosa atas 144 penyakit yang ditangani di level layanan primer tersebut.

“Saya mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat seperti makanan makanan bergizi dan berimbang serta berolahraga,” ujarnya. Kalaupun sakit, tambahnya, mulai dengan berobat pada layanan primer, jangan langsung ke rumah sakit agar sistem pelayanan berjalan baik. (rel/mea)

Kepala BPJS Kesehatan Divre I Sumut–Aceh, Oni Jauhari, melaporkan perkembangan BPJS Kesehatan di Sumut kepada Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si di rumah Dinas Gubsu,Selasa (23/9) malam.
Kepala BPJS Kesehatan Divre I Sumut–Aceh, Oni Jauhari, melaporkan perkembangan BPJS Kesehatan di Sumut kepada Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si di rumah Dinas Gubsu,Selasa (23/9) malam.

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Jumlah kepesertaan masyarakat Sumatera Utara pada jaminan kesehatan nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini menembus angka 6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 400 ribu adalah peserta mandiri yang sudah melampaui 440% dari target.

”Dari 6 juta kepesertaan tersebut, di antaranya terdiri atas peserta jamkesmas sekitar 4 juta, TNI dan Polri sekitar 150 ribu, PNS sekitar 500 ribu, dan sekitar 400 ribu peserta mandiri. Jumlah peserta mandiri itu menurut Oni Jauhari sudah jauh melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 90 ribu peserta mandiri,” kata Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional (Divre) I Sumut–Aceh Oni Jauhari, saat melaporkan perkembangan BPJS Kesehatan di Sumut kepada Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si di rumah Dinas Gubsu, Selasa (23/9) malam.

Banyaknya jumlah kepesertaan mandiri tersebut, menurut Jauhari, lebih banyak berasal dari warga masyarakat yang mengalami sakit. Hal ini menyebabkan pembayaran jasa medik di Sumut juga melampaui dari target alokasi yang ditetapkan.

Dari alokasi tahun 2014 sekitar Rp 1,4 triliun untuk pembayaran ke rumah sakit, saat ini sudah terserap sekitar Rp 1,2 triliun. Jauhari berharap jumlah tagihan RS tersebut tidak melampaui target sampai akhir tahun.

Jumlah kepesertaan mandiri yang banyak juga disebabkan sistem pendaftaran melalui online, yang dipermudah pada awal pemberlakuan BPJS Kesehatan. Namun sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan BPJS Kesehatan ini terus dilakukan penyempurnaan.

“Kalau sebelumnya pendaftaran tidak perlu NIK (Nomer Induk Kependudukan, red), maka nanti per bulan November setiap yang mendaftar harus ada NIK. Kita sudah online dengan Disdukcatpil (Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil:red) sehingga sekarang pendaftaran jadi lebih lambat,” jelas Oni. Pendaftaran kepesertaan mandiri nantinya juga harus satu keluarga.

Gubernur Sumatera Utara dalam kesempatan itu mengimbau para pengelola puskesmas dan klinik di seluruh Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pelayanan, khususnya memenuhi kemampuan diagnosa atas 144 penyakit yang ditangani di level layanan primer tersebut.

“Saya mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat seperti makanan makanan bergizi dan berimbang serta berolahraga,” ujarnya. Kalaupun sakit, tambahnya, mulai dengan berobat pada layanan primer, jangan langsung ke rumah sakit agar sistem pelayanan berjalan baik. (rel/mea)

spot_img

Artikel Terkait

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Read

Artikel Terbaru

/