
MEDAN, SUMUTPOS.CO - Kadin Sumut mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dan tim kabinet merah putih dalam mendorong swasembada pangan.
Hal itu disampaikan Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, kemarin di kantornya, didampingi Syamsuddin Waruwu, WKU Bidang Pekerjaan Umum dan Infrastruktur dan PUPR serta Isfan F Fachruddin, WKU Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi Kadin Sumut.
Dalam kesempatan tersebut WKU Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi Kadin Sumut Isfan F Fachruddin bahwa Indonesia ini pada prinsipnya adalah negara agraris. “Baru sekaranglah setelah habis masa pandemi ada tenggang waktu untuk impor beras karena pembukaan lahan kita sangat minimal,” jelasnya.
Menurut Isfan, presiden baru ini hadir dengan pola baru, kebijakan baru dan rencana baru. “Coba lihat itu presiden langsung panggil pengusaha, kemudian meminta pengusaha membuka langsung lahan satu juta hektar di Merauke.”
Yang menarik di situ, presiden memanggil pengusaha, dia kasi lahan, dia kasi wewenang, lalu ditargetkan swasembada beras. “Nah pengusaha ini kan maunya seperti itu. Cukup kasi mereka perintah, arahan dan akan dikerjakan,” jelas Isfan.
Pengusaha, menurut dia, seperti itu polanya. “Tidak usah didikte, eh kalian buat jalan dulu, buat drainse dulu, buat perencanaan dulu. Tidak perlu begitu. Saya melihat apa yang dilakukan presiden ini unik. Perintahnya satu saja, kalian pengusaha buat kita swasembada beras. Bagaimana caranya itu usahakan sendiri,” jelas Isfan Fachruddin.
“Orientasinya hasil akhir. Jadi presiden kita ini istilahnya mengusahakan pengusaha. Hanya dikasi satu juta hektar, kemudian target waktu ditentukan kalau soal peralatan dan lain-lain itu pengusahalah yang mencari,” ungkapnya.
“Pokoknya presiden mau kita swasembada beras. Soal bagaimana caranya, tinggal pengusaha yang menentukan. Selama ini kan tidak. Banyak sekali pengusaha diatur-atur sehingga target akhirnya tidak maksimal,” kata dia. “Ada sesuatu yang baru di pemeritahan. Kalian kerjakan, saya butuh swasembada pangan tahun ini. Itu saja kalimat perintah presiden, "ujarnya. Untuk menopangnya pemerintah memberikan insentif untuk memudahkan capaian tersebut.
" Soal kenaikan PPN tempo hari misalnya yang diputuskan pemerintah pada akhirnya pada barang mewah padahal kalau dulu PPN 12 persen berlaku maka ada insentif pada sektor pertanian dan komoditas kebutuhan rakyat, " tegasnya.
Dilanjutkan Fachruddin, tentang pangan ini memang menarik karena jadi fokus pemerintah. " Ketika saya ketemu Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi sudah disampaikannya roadmap ketahanan pangan dengan dua opsi yaitu percetakan sawah baru dan optimalisasi. Nah kita di Sumut fokus pada optimalisasi. Jika selama ini setiap satu hektar lahan Sumut mampu memproduksi 7 ton harapannya bisa naik jadi 12 ton per hektar atau minimal 10 ton,” kata dia.
Sedangkan Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara menambahkan untuk mendorong swasembada ini perlu sentuhan teknologi. “Tinggal bagaimana teknologi bisa masuk ke daerah kita. Lalu kalau kita kaitkan dengan program vokasi, sekarang anak-anak SMK yang ada di daerah bisa diarahkan pada modrenisasi sektor pertanian. Mereka harus mahir menggunakan mesin tanan, mengoperasikan mesin panen. Sehingga harapannya tercapai swasembada pangan,” kata Firsal.
Kelihatannya, menurut ketua Kadin Sumut itu, pemerintah akan mendorong kebijakan pertanian menjadi lebih massif. “Termasuk urusan pupuk bersubsidi yang selama ini langka akan disederhanakan. Tidak ada lagi itu urusan pemprov atau pemkab. Nanti akan langsung terdistribusi ke gabungan kelompok tani. Pastinya ini akan menyederhanakan jalur distribusi,” kata dia.
Jadi dengan semua kemudahan itu, termasuk penerapan teknologi tadi, petani akan lebih giat memprodusi pangan. “Selama ini kita lihat lahan pertanian banyak tergerus. Karena orang di kampung kita enggan jadi petani. Anak-anak muda semua pergi ke kota mencari pekerjaan. Makin lama petani kian habis,” jelasnya.
Namun dengan mengadopsi teknologi pada sistem pertanian maka anak-anak muda terutama generasi Z akan terbuka wawasannya menjadi petani milenial. “Mereka pelatihan menggunakan mesin pupuk yang pakai drone, menggunakan harvester (mesin pemanen), kemudian sampah padi juga didaur ulang dengan nilai guna uang tinggi,” jelasnya.
Sehingga Kadin Sumut menyimpulkan ada harapan besar pada pemerintahan saat ini untuk mendorong ketahanan pangan ke depan sehingga impor kelak bisa dihentikan. (sih)



