
MEDAN, SUMUTPOS.CO-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Medan, menyambangi gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Kamis (20/3/2025). Aksi itu digelar untuk menolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI.
Dikatakan massa, dalam uraiannya, rancangan undang-undang TNI di kebut tanpa partisipasi publik yang memadai. Hal ini pun meninggalkan kesan adanya sebuah transaksi politis yang menyingkirkan rakyat dari proses demokrasi.
Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah untuk menarik dan menghentikan perwira aktif TNI dan Polri dari jabatan sipil dengan alasan militer resmi dan birokrasi adalah bentuk penghianatan terhadap amanat reformasi.
"Keberadaan perwira aktif di jabatan sipil bukanlah penguatan peran TNI, massa juga mendesak reformasi internal TNI Polri," ucap Juntak selaku koordinator massa aksi.
Juntak menuturkan, TNI dan Polri seharusnya bercermin pada peran ideal profesional yang netral dan tunduk pada supremasi sipil.
“TNI dan Polri bukan administrator negara, bukan eksekutor kebijakan sipil dan bukan bagian dari pengelolaan pemerintahan. Untuk itu, kami meminta agar TNI dikembalikan ke barak, bukan ke kantor pemerintahan,” tuturnya.
"RUU TNI adalah pintu belakang bagi kebangkitan dwifungsi sebuah wacana usang yang seharusnya telah dikubur bersama dengan rezim otoriter," ujar massa dengan suara lantang.
Pantauan wartawan di lokasi, tidak ada satupun Anggota DPRD Sumut maupun pihak Sekretariat DPRD Sumut yang menemui massa aksi. Setelah hampir satu jam menyampaikan orasinya, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
(map/han)



