Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sejumlah OPD Pemprov Sumut Kosong, Gubsu: Masih Digodok BKN

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

MEDAN- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengusulkan beberapa nama untuk mengisi jabatan yang kosong di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).


Advertisement

Hal itu dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution ketika ditemui di Lobi Kantor Gubernur Sumut, Jumat (9/5/2025).

Bobby menyebut, hingga kini pihak BKN belum merespon pengusulan yang pihaknya lakukan setelah beberapa OPD mengalami kekosongan setelah dinonaktifkan.

"Sudah kuta usulkan, tapi mereka (BKN) ribet, bisa sampai setengah tahun itu," ucap Bobby.

Advertisement

Pihak Pemprovsu hanya bisa menunggu sampai adanya informasi yang diberikan oleh pihak BKN.

"Kita tunggu sajalah," ucapnya.

Sebelumnya, beberapa kursi OPD di lingkungan Pemprov Sumut terjadi kekosongan setelah 5 kepala OPD dinonaktifkan oleh Gubsu Bobby Nasution yang disebabkan oleh kasus korupsi maupun pencemaran nama baik.

Advertisement

Beberapa pejabat OPD yang dinonaktifkan yakni Kadis Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, Mulyadi Simatupang, Kepala Biro Otonomi Daerah, Harianto Butar-butar, Kadis Kominfo, Ilyas Sitorus, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Abdul Haris Lubis.

Untuk saat ini, Gubsu Bobby Nasution masih meminta pihak inspektorat untuk memeriksa kelimanya, dan masih dalam tahap proses.(san/han)

Advertisement
Editor : Johan Panjaitan

Artikel Terkait

BKN Buka Portal SSCASN CPNS 2026, Pelamar Bisa Buat Akun, Ini Cara dan Syaratnya!

BKN Buka Portal SSCASN CPNS 2026, Pelamar Bisa Buat Akun, Ini Cara dan Syaratnya!

BKN mulai membuka akses portal SSCASN CPNS 2026. Simak cara membuat akun, syarat, dan persiapan pendaftarannya.

Fraksi Harapan Desak Transparansi CSR Karo, Alokasi Rp2 Miliar ke Yayasan BKN Dipertanyakan

Fraksi Harapan Desak Transparansi CSR Karo, Alokasi Rp2 Miliar ke Yayasan BKN Dipertanyakan

Fraksi Harapan DPRD Karo mendesak transparansi dana CSR Rp2 miliar ke Yayasan BKN dan meminta mekanisme penyalurannya diperjelas.

Jumlah PNS Terendah dalam 10 Tahun, BKN Catat Penurunan 77 Ribu Pegawai

Jumlah PNS Terendah dalam 10 Tahun, BKN Catat Penurunan 77 Ribu Pegawai

Jumlah PNS Indonesia turun 77.589 orang pada 2026 dan menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir di tengah penataan birokrasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer