Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Sumut Siapkan Regulasi Ojol dan Sanksi Tegas bagi Aplikator

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
REGULASI: Kadishub Sumut, Agustinus Panjaitan mengatakan, Pemprov Sumut tengah mempersiapkan regulasi yang akan mengatur operasional Ojol. Foto: Dok/Sumut Pos
REGULASI: Kadishub Sumut, Agustinus Panjaitan mengatakan, Pemprov Sumut tengah mempersiapkan regulasi yang akan mengatur operasional Ojol. Foto: Dok/Sumut Pos

MEDAN, sumutpos.Jawapos.com-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tengah mempersiapkan regulasi yang akan mengatur operasional ojek online (Ojol).


Advertisement

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut, Agustinus Panjaitan, ketika memberikan keterangannya, Rabu (21/5/2025).

Agustinus mengatakan, regulasi ini mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, hingga ketertiban layanan transportasi online.

Langkah ini diambil menyusul aksi damai yang dilakukan ribuan driver Ojol yang tergabung dalam Gabungan Ojek roDa duA Medan Sekitarnya (GODAMS) di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (20/5).

Advertisement

Dalam aksinya, para driver menuntut kejelasan regulasi, kepatuhan aplikator terhadap tarif yang ditetapkan pemerintah, serta sanksi tegas bagi aplikator yang melanggar aturan.

Salah satu poin penting yang akan diatur adalah prosedur penghentian operasional driver oleh Aplikator. Pemprov Sumut menilai perlu adanya kejelasan, dan perlindungan terhadap hak-hak driver agar tidak dirugikan secara sepihak.

"Regulasi ini sangat penting untuk memastikan semua pihak, baik driver maupun aplikator, taat terhadap aturan yang berlaku," ujar Agustinus.

Advertisement

Untuk pengawasan pelaksanaan regulasi ini, Pemprov akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus yang melibatkan dinas dan instansi terkait, termasuk kepolisian.

Satgas ini akan bertugas memantau kepatuhan terhadap ketentuan tarif, besaran potongan oleh aplikator, serta kelengkapan administrasi seperti kehadiran kantor perwakilan aplikator di daerah.

Selama ini, pelanggaran oleh aplikator seperti tidak mematuhi tarif dan tidak memiliki kantor perwakilan di daerah hanya ditindak melalui surat rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan dan Kominfo. Namun, karena belum ada respons dari kementerian terkait, pengawasan oleh pemerintah daerah menjadi tidak maksimal.

"Kondisi ini menyebabkan pelanggaran terus terjadi di lapangan. Maka, kehadiran regulasi dan sanksi yang tegas menjadi fokus utama Pemprov Sumut saat ini," tegas Agustinus.

Pemprov Sumut berharap regulasi ini dapat segera diselesaikan dan diterapkan, guna menciptakan sistem transportasi daring yang adil, tertib, dan melindungi semua pihak.(san/han)

Advertisement
Editor : Johan Panjaitan

Artikel Terkait

Wabup Syafrizal Sampaikan Tiga Ranperda, Pemkab Batu Bara Dorong Penguatan Regulasi Daerah

Wabup Syafrizal Sampaikan Tiga Ranperda, Pemkab Batu Bara Dorong Penguatan Regulasi Daerah

Wabup Batu Bara Syafrizal menyampaikan tiga Ranperda terkait penyertaan modal, inovasi daerah, dan penataan perangkat daerah.

BPOM Gandeng IAI Susun Regulasi, PIT IAI 2026 Tegaskan Peran Strategis Apoteker

BPOM Gandeng IAI Susun Regulasi, PIT IAI 2026 Tegaskan Peran Strategis Apoteker

BPOM menggandeng IAI dalam penyusunan regulasi obat. PIT IAI 2026 di Medan menegaskan peran strategis apoteker untuk riset, inovasi,

Program Akselerasi SD Percobaan Tuai Polemik Plt Kepala Sekolah Tegaskan Hanya Menunggu Regulasi Baru

Program Akselerasi SD Percobaan Tuai Polemik Plt Kepala Sekolah Tegaskan Hanya Menunggu Regulasi Baru

Orangtua murid SD Percobaan Medan memprotes penghentian program akselerasi. Pihak sekolah menegaskan hanya menunggu regulasi baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer