DPRD Sumut akan Lakukan Pemekaran Dinas PUPR dan Kehutanan LHK Sumut

MEDAN, Sumutpos.JawaPos.com-Dua satuan organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara akan dipecah atau dimekarkan. Hal ini dilakukan untuk mendukung asta cita Presiden Prabowo.
Hal itu dikatakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti ketika memberikan keterangannya, Kamis (19/6/2025).
Darma mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Revisi ini dilakukan untuk pemekaran dua dinas besar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).
"Yang pertama ini, rencana inikan masih tahap pembahasan belum keputusan, dari pusat itu, Kehutan dan LHK itu sudah masing masing kementerian. Jadi kita sinkronkan di sumut, jadi rencana kita revisi untuk di mekarkan,"ucapnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan pemekaran Dinas PUPR dan PSDA menjadi dua lembaga berbeda dinilai mendesak untuk mempercepat perbaikan dan pengelolaan irigasi yang selama ini kurang maksimal. Hal ini berdampak langsung terhadap kemampuan petani dalam mengolah lahan sawah.
"Ada dua, kehutan lingkungan hidup dan PUPR-SDA, ini sesuai asta cita presiden untuk mendukung ketahanan pangan agar lebih fokuslah PSDA mengurusi irigasi yang ada di Sumut," ujarnya.
Dia menegaskan, dengan pembentukan Dinas PSDA yang berdiri sendiri, perhatian terhadap pengelolaan air dan irigasi akan semakin intensif. Jika irigasi bisa dihidupkan kembali, petani akan kembali menanam padi dan Sumatera Utara bisa menjadi lumbung pangan yang kuat.
"Kondisi ini menunjukkan perlunya penanganan yang lebih terfokus. Dengan adanya dinas tersendiri, upaya perbaikan infrastruktur pengairan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Untuk memperdalam kajian pemekaran ini, Bapemperda DPRD Sumut juga telah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Senin (2/6/2025), yang sebelumnya telah memisahkan Dinas PUPR dan Dinas PSDA.
"Kami mempelajari bagaimana Sumbar memisahkan struktur OPD mereka. Ini penting agar ketika Perda direvisi, implementasinya bisa langsung berjalan dengan baik dan terukur," ungkapnya.
Menurutnya, langkah ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pembangunan sektor pertanian dan lingkungan hidup di Sumatera Utara, serta memperkuat struktur birokrasi agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman.
"Sejauh ini masih tahap pembahasan, ini masih rapat yang kedua, masih agak panjang prosesnya,"ucapnya.(san/han)



