Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Empat Oknum Pria Buat Kericuhan saat Rapat Paripurna DPRD Sumut

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
RICUH: Suasana ricuh saat beberapa oknum membuat keributan di Ruang Paripurna DPRD Sumut.
RICUH: Suasana ricuh saat beberapa oknum membuat keributan di Ruang Paripurna DPRD Sumut.

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Ruang rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendadak heboh. Pasalnya, empat orang pria membuat ricuh menuntut keadilan karena di PHK di salah satu perusahaan sawit di Mandoge, Asahan, Kamis (17/7/2025).


Advertisement

Salah seorang Sekuriti DPRD Sumut, mengatakan, kejadian tersebut bermula saat keempat orang pria tersebut mengaku wartawan dengan menggunakan identitas beberapa media nasional masuk ke Ruang DPRD Sumut. Belum diketahui pasti siapa, dan apa media yang dibawa oleh keempat oknum tersebut.

“Tadi sekitar pukul 09.30 WIB lewat, mereka masuk ke Ruang Paripurna. Kemudian, mereka mengikuti Rapat Paripurna sejenak. Sekitar pukul 10.00 WIB, saat Wakil Gubernur memberikan sambutan, mereka mulai berdiri satu persatu mengambil posisi,” ujar salah seorang Sekuriti yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

Sekuriti tersebut menyampaikan, keempat oknum tersebut hadir dan berteriak menuntut keadilan atas dasar dampak PHK yang menimpah beberapa masyarakat di wilayah Kabupaten Asahan.

Advertisement

“Mereka menuntut keadilan karena di PHK. Setelah mereka ambil posisi di bagian tengah Rapat Paripurna, mereka tiba-tiba hendak membentang spanduk, namun langsung kami tangkap dan amankan,” ucapnya.

Ia menuturkan, saat sedang diamankan, mereka mencoba melawan sembari berteriak menuntut keadilan, kemudian menghamburkan selembaran kertas kosong untuk mengotori area Ruang Paripurna.

“Kami juga kaget mereka bertindak seperti itu, karena kami juga melihat identitas mereka sebagai wartawan. Tiba-tiba mereka berbuat seperti itu,” katanya.

Advertisement

Akibat dari peristiwa tersebut, mereka mencoba melakukan mediasi oleh pihak Komisi E DPRD Sumut, namun langsung dibubarkan oleh pihak keamanan.

“Jadi tadi kami sudah mediasi, niatnya mau dimediasikan di Komisi E, cuma mereka lebih memilih menanti undangan resmi, sembari mengumpulkan pihak yang menjadi korban PHK dan beberapa bukti konkret,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Persidangan DPRD Sumut, Lutfi saat dimintai keterangan, menyampaikan belum menerima informasi terkait persoalan tersebut.

“Saya belum monitor, nanti akan kita cari tahu dulu,” ujarnya pada Mistar saat dikonfirmasi.(san/han)

Advertisement

Artikel Terkait

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Pekerja Ojol Ikut Dilindungi

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Pekerja Ojol Ikut Dilindungi

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur upah, PHK, pesangon, outsourcing hingga perlindungan pekerja ojol.

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026, Program Berpihak ke Masyarakat J

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026, Program Berpihak ke Masyarakat J

Wabup Batu Bara Syafrizal sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026, program pro masyarakat jadi prioritas pembangunan.

DPRD Langkat Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Sinergi Eksekutif-Legislatif Ditekankan

DPRD Langkat Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Sinergi Eksekutif-Legislatif Ditekankan

DPRD Langkat mengesahkan pertanggungjawaban APBD 2025. Pemkab dan legislatif sepakat memperkuat sinergi demi tata kelola yang akuntabel.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer