Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Sumut Soroti Kelangkaan Beras: Diduga Ada Permainan Spekulan dan Penimbunan

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti.
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti.


MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Kelangkaan beras yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, menduga ada praktik penimbunan dan permainan spekulan yang menyebabkan krisis ini.


Advertisement

Dalam keterangannya di Gedung DPRD Sumut, Kamis (7/8/2025), Rudi mengatakan bahwa pihaknya telah melihat langsung kondisi kilang-kilang padi yang kosong dari stok beras.

“Ini kelangkaan beras diakibatkan kekurangan stok atau penimbunan. Kita lihat di kilang-kilang tidak ada beras,” ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan keheranannya terhadap situasi ini, terutama karena pemerintah sebelumnya sudah melaksanakan panen raya.

Advertisement

“Kita lihat ada panen raya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Berarti ada permainan-permainan spekulan di sana yang mengganggu stabilitas harga beras,” tegasnya.

Rudi juga mengaitkan kelangkaan beras ini dengan potensi gangguan terhadap stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jika tidak segera ditangani dengan baik.

“Ada unsur politiknya juga yang bisa mengganggu pemerintahan Pak Prabowo,” ucapnya.

Advertisement

Melihat situasi ini, Rudi mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan dan stabilisasi harga. Ia juga menyinggung peran Bulog yang dinilainya lambat.

“Bulog harus meningkatkan perannya. Kenapa lambat menangani ini? Apakah tidak ada sinkronisasi antara kepala Bulog dan pemerintah pusat?” tegasnya.

Rudi juga mendorong Gubernur Sumut untuk segera mengambil langkah konkret sebagai bentuk antisipasi agar krisis ini tidak menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat.

“Gubernur harus cepat ambil sikap antisipasi agar tidak terjadi masalah di masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya pemerintah, Rudi juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tinggal diam.

“APH harus cepat ambil sikap, jangan hanya menunggu laporan. Kalau perlu, turun langsung ke lapangan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.

DPRD Sumut berharap semua pihak terkait dapat segera bertindak, mulai dari pengawasan distribusi hingga penindakan terhadap oknum spekulan atau penimbun yang bermain di balik kelangkaan ini.(san/han)

Advertisement

Artikel Terkait

Sepekan BBM Langka, Warga Keluhkan Pasokan Belum Pulih: Kemarin Antre Panjang, Kini Sejumlah SPBU Kehabisan Stok

Sepekan BBM Langka, Warga Keluhkan Pasokan Belum Pulih: Kemarin Antre Panjang, Kini Sejumlah SPBU Kehabisan Stok

Kelangkaan BBM di Sumut belum sepenuhnya pulih. Warga masih menemukan SPBU kehabisan stok, sementara Ombudsman akan meminta penjelasan Perta

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Labuhanbatu, Warga Resah di Tengah Dugaan Penyimpangan Distribusi

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Labuhanbatu, Warga Resah di Tengah Dugaan Penyimpangan Distribusi

Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Labuhanbatu memicu keresahan warga. DPRD menelusuri dugaan penyimpangan distribusi subsidi.

Bareskrim Ungkap Dugaan Penyimpangan Beras Fortifikasi di Deliserdang, 525 Ton Diproduksi dalam Enam Bulan

Bareskrim Ungkap Dugaan Penyimpangan Beras Fortifikasi di Deliserdang, 525 Ton Diproduksi dalam Enam Bulan

Bareskrim Polri ungkap dugaan penyimpangan 525 ton beras fortifikasi PT UDS di Deliserdang, kandungan gizi tak sesuai label.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer