Kekerasan Anak Tinggi, Tapi Medan Cuma Punya Satu Psikiater Pendampingan Anak

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Ironi terjadi di Kota Medan. Di tengah meningkatnya angka kekerasan terhadap anak, ternyata hanya ada satu orang psikiater yang bertugas memberikan pendampingan bagi korban di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (P3APMP2KB) Kota Medan
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Reinhart Jeremy Anindhita saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Jalan Kapten M. Jamil Lubis No. 107, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (25/10/2025).
"Dinas P3APMP2KB hanya punya satu orang psikiater untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan," ucap Reinhart pada kegiatan yang turut dihadiri perwakilan Camat Medan Tembung, Salmah Sidabutar, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rosita Pulungan, perwakilan Dinas P3APM & P2KB Tomy H Siregar, Lurah Bandar Selamat Tongku P Siregar serta ratusan masyarakat itu.
Reinhart mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak, masih tinggi terjadi di Sumatera Utara. Bahkan berdasarkan data di tahun 2024, terjadi ribuan kasus kekerasan terhadap anak di Sumut.
“Paling tinggi itu di Asahan dengan 223 kasus, Kota Medan di urutan kedua dengan 195 kasus," ujarnya.
Untuk itu, kata Reinhart, pihaknya di DPRD Kota Medan akan meminta Pemko Medan untuk menambah jumlah psikiater di bawang naungan Dinas P3APMP2KB.
"Kita akan mendorong Pemko Medan untuk menambah tenaga psikiater pendampingan anak itu,” katanya.
Setidaknya, tegas Reinhart, ada 4 kategori kekerasan terhadap anak, yakni kekerasan fisik, kekerasan emosional (psikis), kekerasan seksual, dan penelantaran.
“Penelantaran itu adalah tindakan tidak memberikan kebutuhan dasar anak. Jika bapak/ibu mengetahui atau mencurigai adanya kekerasan pada anak, dapat melaporkannya ke pihak berwenang. Kalau nasional dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui telepon 129, kalau Kota Medan melalui nomor 081265145140. Kalau ke Polrestabes Medan nomor 110,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Reinhart juga meminta setiap orangtua untuk mengawasi anak-anaknya , terlebih di era digitalisasi dan globalisasi saat ini.
“Bapak-ibu, tolong cek anaknya, cek handphonenya, cek tasnya, cek dompetnya. Kalau bergaul, sama siapa dia bergaul dan mau kemana perginya,” imbau legislator dari Dapil III meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Tembung itu.
Di era digitalisasi saat ini, sambung anggota Komisi I itu, semua hal bisa diakses dan bisa dilihat dengan mudah oleh setiap anak. “Anak-anak bisa melihat hal-hal tidak senonoh yang seharusnya tidak dilihat. Jadi, bapak/ibu harus harus tahu apa yang dilakukan anak kita, kita harus menjaga mereka. Jangan nanti menyesal di belakang hari, orangtua adalah garda terdepan dalam mengawasi anak,” tegasnya.
Sementara itu, Rosita Pulungan, menambahkan kekerasan terhadap anak itu bukan hanya fisik, tetapi juga kata-kata. “Kekerasan emosional itu dapat merusak harga diri, kepercayaan diri dan stabilitas emosi anak. Kekerasan ini sering kali tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat merusak secara psikologis,” ujarnya.
Karena itu, Rosita, mengajak para orang tua untuk melindungi dan mengarahkan anak ke jalan positif. “Kiranya kegiatan hak-hak anak itu dapat dijalankan dengan baik,” harapnya.(map/han)



