Infrastruktur Sumut di Ujung Risiko, Ijeck Desak Pemerintah Bertindak Cepat
JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com-Sorotan tajam datang dari Musa Rajekshah dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Selasa (7/4/2026). Legislator yang akrab disapa Ijeck itu mengingatkan bahwa persoalan infrastruktur di daerah, khususnya Sumatera Utara, sudah berada pada titik yang tidak bisa lagi diabaikan.
Dalam forum tersebut, Ijeck menekankan pentingnya penanganan menyeluruh terhadap kondisi badan jalan, parit, hingga retaining wall yang dinilai belum mendapatkan perhatian optimal. Ia menyoroti banyaknya jalur lintas di Sumatera Utara yang rawan longsor, diperparah oleh sistem drainase yang tersumbat dan minim perawatan.
“Negara kita hanya punya dua musim, hujan dan kemarau. Tapi setiap musim hujan, ancaman longsor selalu berulang tanpa solusi yang tuntas,” tegasnya.
Tak hanya itu, persoalan sedimentasi sungai juga dinilai semakin mengkhawatirkan. Pendangkalan sungai disebut menjadi pemicu banjir, bahkan saat curah hujan tidak terlalu tinggi. Berdasarkan perkiraan BMKG, intensitas hujan tinggi diprediksi kembali terjadi pada awal Mei, yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah Sumatera.
Sorotan khusus diarahkan pada kondisi Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang. Ijeck mengungkap adanya aktivitas galian ilegal di tanggul sungai yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi merusak struktur tanggul dan meningkatkan risiko jebol.
“Kalau tanggul itu pecah, dampaknya bisa meluas ke banyak kecamatan. Ini bukan persoalan kecil dan tidak bisa ditangani setengah hati. Perlu koordinasi lintas instansi,” ujarnya dengan nada serius.
Di sisi lain, rencana normalisasi sungai di Kota Medan juga belum menunjukkan perkembangan berarti, meski telah lama masuk dalam agenda. Kondisi ini bahkan berdampak langsung pada masyarakat, termasuk kerusakan bangunan warga dan fasilitas ibadah di sekitar aliran sungai.
Permasalahan serupa juga terjadi di wilayah pesisir Belawan. Banjir rob yang terus berulang dinilai sebagai bukti belum tuntasnya proyek tanggul yang dibangun pemerintah. Akibatnya, air laut masih dengan mudah masuk ke permukiman dan terjebak tanpa sistem aliran keluar yang memadai.
“Rumah warga seperti kolam. Air masuk, tapi tidak bisa keluar. Ini jelas menunjukkan ada yang belum selesai dalam perencanaan maupun pelaksanaan,” kritiknya.
