Pendiri Minta Kapolri Tunda Penetapan Calon Ketua Umum KBPP Polri
Sumutpos.jawapos.com-Pendiri Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Drs. Syaiful Syafri, M.M meminta Kapolri 'turun tangan' untuk mendorong perpanjangan masa pendaftaran calon ketua umum Pimpinan Pusat KBPP Polri menjelang Musyawarah Nasional (Munas) VI yang dijadwalkan 14-15 Mei 2026 di Jakarta.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat para pengurus dan pendiri KBPP Polri di Hotel Madani Medan, Sabtu (18/4).Turut hadir dalam rapat tersebut, Ketua Resor Medan Riswandi Husin serta sejumlah ketua Resort KBPP Polri dari berbagai daerah di Sumut.
Drs. Syaiful Syafri, M.M mengatakan bahwa hingga saat ini calon ketua umum KBPP Polri yang terdaftar baru satu orang, yakni Dr. Evita Nursanti. Kondisi itu dinilai terjadi karena waktu pendaftaran yang terlalu singkat, yakni hanya sekitar 10 hari, sehingga berpotensi melahirkan calon tunggal dan mengurangi semangat demokrasi dalam organisasi.
“Kami meminta Kapolri turun tangan agar waktu pendaftaran calon ketua umum diperpanjang. Jangan sampai Munas hanya melahirkan calon tunggal karena tahapan yang terlalu sempit. Organisasi sebesar KBPP Polri harus menjunjung tinggi demokrasi,” ujarnya.
Baca Juga: Harga LPG Non-Subsidi Resmi Naik per 18 April 2026, Beban Baru di Tengah Gejolak Energi Global
Ia menegaskan bahwa KBPP Polri lahir dari semangat anak-anak anggota Polri dan purnawirawan Polri untuk menjaga marwah institusi kepolisian sekaligus membangun kualitas sumber daya manusia keluarga besar Polri.
Di Sumut, organisasi ini disebut telah berdiri sejak 1 Maret 2000, sementara secara nasional pada 1 Maret 2003. Syaiful bersama Riswandi Husin menjadi bagian dari pendiri KBPP Polri Sumut serta mengikuti Munas KBPP Polri I dan IV.
Drs. Syaiful Syafri, M.M menjelaskan bahwa sejak awal ada empat tujuan utama pendirian KBPP Polri, yakni membangun sumber daya manusia anak Polri dan purnawirawan Polri, menciptakan lapangan kerja bagi keluarga besar Polri, membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta membela institusi Polri ketika menghadapi kritik dan tekanan publik.
Pendiri yang aktif menggelar kegiatan KBPP Polri tersebut juga menyoroti situasi beberapa waktu terakhir ketika Polri menjadi sasaran kritik keras bahkan muncul wacana agar institusi kepolisian direformasi dan ditempatkan di bawah kementerian.
Dalam situasi itu, menurut dia, justru KBPP Polri Sumut yang aktif tampil membela institusi Polri melalui berbagai konferensi pers dan pernyataan terbuka.
