Pergi ke Luar Negeri Tanpa Izin, Wali Kota Medan Berpotensi Kena Sanksi
MEDAN, Sumutpos.jawapos.com– Terkait dugaan keberangkatan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ke luar negeri tanpa izin resmi menuai sorotan. Pengamat politik dan pemerintahan Rafriandi Nasution menilai langkah tersebut tidak tepat, terlebih terjadi di tengah agenda penting nasional yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah pusat.
Menurut Rafriandi, aturan mengenai perjalanan luar negeri bagi kepala daerah telah diatur secara tegas. Setiap gubernur, bupati, maupun wali kota wajib memperoleh persetujuan Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri.
“Setiap kepala daerah yang ingin melakukan kunjungan ke luar negeri wajib memperoleh izin dari Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Untuk wali kota dan bupati, mekanismenya juga melalui gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” ujarnya kepada Sumut Pos, Minggu (17/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam konteks Sumatera Utara, wali kota semestinya lebih dahulu berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.
Menurut Rafriandi, prosedur tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan dan hubungan koordinatif antara pemerintah daerah dengan pusat.
Selain aspek perizinan, ia juga menyoroti momentum keberangkatan Rico Waas yang dinilai kurang tepat karena bertepatan dengan agenda strategis nasional, yakni peresmian program Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau melihat momentum, ini tentu tidak bijaksana. Apalagi bertepatan dengan program prioritas Presiden. Ketidakhadiran kepala daerah dalam agenda seperti itu bisa menimbulkan persepsi negatif,” katanya.
Rafriandi menilai kondisi tersebut dapat menjadi catatan kurang baik di mata pemerintah pusat. Bahkan, ia menyebut hal itu berpotensi dipersepsikan sebagai kurangnya perhatian terhadap program strategis nasional.
“Seharusnya Rico Waas bisa memprioritaskan kehadiran dalam agenda tersebut, atau setidaknya berkoordinasi terlebih dahulu. Kalau pun harus berangkat, bisa dijadwalkan setelah kegiatan selesai,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat demi kelancaran pembangunan di daerah.
