Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antrean BBM Kian Panjang, DPRD Sumut Desak Pertamina Pastikan Stok Tetap Aman

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti.(Dok : Rudi Alfahri Rangkuti)
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti.(Dok : Rudi Alfahri Rangkuti)

Advertisement

 

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com – Antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan dan berbagai daerah di Sumatera Utara mendapat sorotan dari DPRD Sumatera Utara. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, tetap aman di seluruh SPBU. Menurutnya, persoalan utama yang harus segera ditangani bukan sekadar pengaturan distribusi atau pembatasan pembelian, melainkan jaminan pasokan agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh bahan bakar.

Advertisement

"Kalau Pertamina ingin membuat aturan atau regulasi terkait pembatasan BBM bersubsidi, itu silakan saja dilakukan. Tetapi yang paling penting, Pertalite dan Biosolar jangan sampai kosong di SPBU. Itu yang harus menjadi perhatian utama," ujar Rudi kepada Sumut Pos, Minggu (14/6/2026).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai penggunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat merupakan sesuatu yang wajar. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian kalangan, masyarakat tentu akan memilih bahan bakar yang lebih terjangkau sesuai kemampuan keuangan mereka.

Advertisement

Menurutnya, Pertalite dan Biosolar memang hadir sebagai instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi dan operasional usaha sehari-hari. Karena itu, masyarakat tidak seharusnya menjadi pihak yang disalahkan atas tingginya permintaan terhadap BBM bersubsidi.

"Masyarakat tentu akan mencari yang lebih murah. Itu sesuatu yang wajar dan tidak bisa kita salahkan. Karena masyarakat juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka," katanya.

Rudi menegaskan, dampak antrean panjang di SPBU tidak berhenti pada ketidaknyamanan semata. Kendaraan yang mengantre hingga meluber ke badan jalan menyebabkan kemacetan di sejumlah titik dan menghambat mobilitas masyarakat.

Lebih jauh, kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi aktivitas ekonomi. Pengemudi angkutan barang, pelaku usaha, hingga pekerja yang mengandalkan kendaraan operasional harus kehilangan waktu produktif hanya untuk mendapatkan bahan bakar.

"Antrean yang terlalu panjang ini tentu menimbulkan kemacetan dan pada akhirnya mengganggu perekonomian. Ada keterlambatan aktivitas masyarakat, distribusi barang terganggu, dan ini tentu tidak baik bagi roda ekonomi," ungkapnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Siswa Membludak, Kepala SMKN 1 Barumun Minta Tambahan 12 Ruang Kelas kepada Anggota DPRD Sumut

Siswa Membludak, Kepala SMKN 1 Barumun Minta Tambahan 12 Ruang Kelas kepada Anggota DPRD Sumut

SMKN 1 Barumun mengusulkan pembangunan 12 ruang kelas baru kepada DPRD Sumut menyusul lonjakan jumlah siswa dan keterbatasan fasilitas belaj

PCNU Langkat Jajaki Sinergi dengan Wakil Ketua DPRD Sumut, Bahas Pendidikan hingga Sosial Keagamaan

PCNU Langkat Jajaki Sinergi dengan Wakil Ketua DPRD Sumut, Bahas Pendidikan hingga Sosial Keagamaan

PCNU Langkat bersilaturahmi dengan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony, bahas sinergi pendidikan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan.

Komisi D DPRD Sumut akan Panggil PLN, Pertegas Layanan pada Masyarakat

Komisi D DPRD Sumut akan Panggil PLN, Pertegas Layanan pada Masyarakat

DPRD Sumut akan memanggil PLN untuk membahas pemadaman bergilir di Sumatera Utara. Selain itu, membahas kompensasi untuk masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer