Ketua PDIP Sumut Kritik Sistem MBG, Sebut Mekanisme Saat Ini Buka Celah Korupsi

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, melontarkan kritik tajam terhadap mekanisme pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski menegaskan partainya mendukung program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Rapidin menilai pola pelaksanaan yang diterapkan saat ini justru berpotensi membuka ruang penyimpangan anggaran.
Menurut Rapidin, sikap PDI Perjuangan terhadap setiap kebijakan pemerintah tetap berpijak pada prinsip keberpihakan kepada rakyat. Selama sebuah program membawa manfaat bagi masyarakat, partainya akan memberikan dukungan. Namun, apabila pelaksanaannya dinilai menyimpang dari tujuan awal atau merugikan rakyat, PDI Perjuangan berkewajiban menyampaikan kritik.
"Ibu Ketua Umum selalu menegaskan, kalau pemerintah membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, PDI Perjuangan pasti mendukung. Tetapi kalau pelaksanaannya menyimpang dari kepentingan masyarakat, kami akan berdiri bersama rakyat," ujar Rapidin saat ditemui di Kantor DPD PDIP Sumut, Senin (27/7/2026).
Rapidin menegaskan kritik tersebut tidak diarahkan pada tujuan Program MBG, melainkan pada sistem distribusi dan tata kelola anggaran yang dinilainya terlalu panjang serta melibatkan banyak mata rantai.
Menurutnya, semakin panjang jalur pelaksanaan program, semakin besar pula peluang terjadinya penyimpangan.
"MBG ini sebenarnya kami dukung. Yang kami persoalkan adalah pola dan sistem pelaksanaannya. Dengan mekanisme seperti sekarang, peluang korupsi justru semakin terbuka bagi oknum-oknum tertentu," katanya.
Ia bahkan menyebut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG bukan lagi sekadar potensi, melainkan telah mulai muncul di sejumlah daerah sehingga pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Usul Dana Disalurkan Langsung kepada Keluarga
Sebagai alternatif, Rapidin mengusulkan agar anggaran bantuan diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat, khususnya para ibu. Menurutnya, mekanisme tersebut lebih sederhana, tepat sasaran, sekaligus memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.



