Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua PDIP Sumut Kritik Sistem MBG, Sebut Mekanisme Saat Ini Buka Celah Korupsi

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon.(Dok : Ihsan Syahreza)
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon.(Dok : Ihsan Syahreza)

Advertisement

 

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, melontarkan kritik tajam terhadap mekanisme pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski menegaskan partainya mendukung program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Rapidin menilai pola pelaksanaan yang diterapkan saat ini justru berpotensi membuka ruang penyimpangan anggaran.

Menurut Rapidin, sikap PDI Perjuangan terhadap setiap kebijakan pemerintah tetap berpijak pada prinsip keberpihakan kepada rakyat. Selama sebuah program membawa manfaat bagi masyarakat, partainya akan memberikan dukungan. Namun, apabila pelaksanaannya dinilai menyimpang dari tujuan awal atau merugikan rakyat, PDI Perjuangan berkewajiban menyampaikan kritik.

Advertisement

"Ibu Ketua Umum selalu menegaskan, kalau pemerintah membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, PDI Perjuangan pasti mendukung. Tetapi kalau pelaksanaannya menyimpang dari kepentingan masyarakat, kami akan berdiri bersama rakyat," ujar Rapidin saat ditemui di Kantor DPD PDIP Sumut, Senin (27/7/2026).

Rapidin menegaskan kritik tersebut tidak diarahkan pada tujuan Program MBG, melainkan pada sistem distribusi dan tata kelola anggaran yang dinilainya terlalu panjang serta melibatkan banyak mata rantai.

Advertisement

Menurutnya, semakin panjang jalur pelaksanaan program, semakin besar pula peluang terjadinya penyimpangan.

"MBG ini sebenarnya kami dukung. Yang kami persoalkan adalah pola dan sistem pelaksanaannya. Dengan mekanisme seperti sekarang, peluang korupsi justru semakin terbuka bagi oknum-oknum tertentu," katanya.

Ia bahkan menyebut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG bukan lagi sekadar potensi, melainkan telah mulai muncul di sejumlah daerah sehingga pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Usul Dana Disalurkan Langsung kepada Keluarga

Sebagai alternatif, Rapidin mengusulkan agar anggaran bantuan diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat, khususnya para ibu. Menurutnya, mekanisme tersebut lebih sederhana, tepat sasaran, sekaligus memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Advertisement

Artikel Terkait

BGN Bersih-Bersih Program MBG, 261 Pegawai Dipecat dan 833 Dapur Ditutup Sementara

BGN Bersih-Bersih Program MBG, 261 Pegawai Dipecat dan 833 Dapur Ditutup Sementara

BGN pecat 261 pegawai, suspend 833 dapur MBG bermasalah, dan siapkan sistem digital agar orang tua bisa memantau menu bergizi anak.

Apresiasi Sudaryono Jadi Kepala BGN, DPC MAI Medan Siap Awasi Transparansi MBG

Apresiasi Sudaryono Jadi Kepala BGN, DPC MAI Medan Siap Awasi Transparansi MBG

MAI Medan dan MAI Sumut memberikan apresiasi kepada Sudaryono. Karena dia pernah jadi wakil menteri pertanian.

Kejati Sumut Hentikan Pengumpulan Data MBG, Tapi Laporan Masyarakat Tetap Diterima

Kejati Sumut Hentikan Pengumpulan Data MBG, Tapi Laporan Masyarakat Tetap Diterima

Kejati Sumut menghentikan program pengumpulan data MBG. Walaupun begitu, laporan masyarakat tetap diterima.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer