Pengamat Minta Aparat Selidiki Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Pohon Proyek BRT
MEDAN, SUMUT POS- Pengamat pemerintahan, Rafriandi Nasution, meminta pemerintah mengusut secara tuntas keberadaan batang-batang pohon yang ditebang dalam proyek pembangunan jalur dan halte Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan.
Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan yang transparan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penebangan maupun ke mana batang-batang pohon tersebut dipindahkan.
Rafriandi menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena pohon-pohon yang ditebang merupakan aset pemerintah yang ditanam menggunakan anggaran negara.
Oleh sebab itu, seluruh proses mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga penebangan dan pemindahannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, kewenangan pengelolaan pohon bergantung pada status jalan tempat pohon tersebut berada. Jika berada di jalan provinsi, maka tanggung jawab berada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebaliknya, apabila berada di jalan milik Pemerintah Kota Medan, maka menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
"Ketika menanam pohon itu kan ada anggarannya, ada pekerjaannya. Ada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Apakah itu di pihak lingkungan hidup Kota Medan atau di provinsi. Kita perlu telusuri karena kalau jalannya jalan provinsi berarti wilayahnya provinsi, kalau jalan kota berarti tanggung jawab pemerintah kota," ujar Rafriandi saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, anggaran pemeliharaan maupun pengelolaan pohon telah dialokasikan melalui APBD sesuai kewenangan masing-masing pemerintah. Karena itu, setiap aset yang hilang atau dipindahkan wajib memiliki pertanggungjawaban administrasi maupun hukum.
"Karena itu menggunakan APBD, lima perak pun harus dipertanggungjawabkan. Kalau lima perak saja hilang itu menjadi fakta hukum, apalagi ini pohon yang ditanam sejak kecil, sudah besar, kemudian ditebang karena proyek," katanya.
Rafriandi menegaskan, pemerintah maupun kontraktor pelaksana proyek BRT seharusnya memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai pembagian tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Menurutnya, harus ada kejelasan apakah penebangan, pemindahan, maupun pengelolaan batang pohon menjadi tanggung jawab kontraktor, pemerintah daerah, atau instansi lainnya.
