Zulkarnaen : Jangan Tunda Urus Adminduk Anak Baru Lahir, karena Berhak dapat Program
MEDAN, SUMUT POS- Setiap warga Kota Medan berhak mendapatkan seluruh program dari pemerintah, termasuk anak yang baru lahir.
Oleh sebab itu, orangtua harus segera mengurus Administrasi Kependudukan (Adminduk) anaknya yang baru lahir, dimulai dari Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), hingga Kartu Identitas Anak (KIA).
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Fraksi Partai Gerindra, H. Zulkarnaen S.K.M saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi di Jalan Pimpinan, Kelurahan Sei Kera Hilir (SKH) I, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (5/9/2026).
"Anak yang baru lahir pun berhak mendapatkan program dari pemerintah, salah satunya program UHC Pemko Medan. Tetapi program itu hanya bisa didapatkan bila anak kita sudah memiliki adminduk, mulai dari Akte Kelahiran, KK maupun KIA. Makanya begitu anak kita lahir, langsung urus Akte Kelahirannya, jangan ditunda-tunda," ucap Zulkarnaen.
Dikatakan Zulkarnaen pada kegiatan yang dihadiri Camat Medan Perjuangan, Ika Handayani Tarigan, Lurah SKH I, Ahmad Fauzi Nasution, perwakilan Disdukcapil Medan, Sri Hanifah, perwakilan BPJS Kesehatan, Imamualim Nasution, BPJS Ketenagakerjaan, Edwin Saputra, Kepala Puskesmas Sentosa Baru, dr Hari Putra Dermawan itu, tidak sulit bagi masyarakat untuk mengurus adminduk secara mandiri.
"Bila tidak memahami cara mengurusnya, silakan hubungi tim saya, nanti akan dibantu untuk mengurusnya. Intinya, kita semua harus tertib adminduk. Ingat, setiap anak berhak mendapatkan identitas kependudukan. Jangan sampai anak-anak kita tidak mendapatkan haknya hanya karena orangtuanya tidak mengurus adminduk anak-anaknya," tegasnya.
Diterangkan Zulkarnaen, saat ini pemerintah tengah fokus dalam melakukan pendataan status sosial melalui program perlinsos. Dengan perlinsos, pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berdasarkan status sosial ekonomi masyarakat tersebut agar bantuan diberikan bisa tepat sasaran.
"Bila kita tidak punya adminduk, bagaimana pemerintah mau mendata perlinsos kita. Makanya, adminduk kita harus lengkap, harus tertib adminduk. Pemko Medan juga ingin mewujudkan program Medan Satu Data, dan ini hanya bisa diwujudkan apabila bapak tertib adminduk," ujarnya.
Pada kesempatan itu, sejumlah masyarakat yang hadir menyampaikan aspirasinya terkait adminduk kepada Zulkarnaen. Salah satunya Mukhlis. Pria paruh baya ini mengeluhkan sulitnya pengurusan adminduk yang salah pengetikan nama.
