Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UMP Sumut 2027 Naik 5,6 Persen, DPRD: Belum Tentu Puaskan Harapan Buruh

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta.(Dok : Hendra Cipta)
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta.(Dok : Hendra Cipta)

Advertisement

 

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara (Sumut) 2027 sebesar 5,6 persen belum tentu menjadi kabar menggembirakan bagi seluruh pekerja. Di tengah tekanan biaya hidup dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, tambahan upah tersebut dinilai belum tentu cukup untuk menjawab tuntutan peningkatan kesejahteraan buruh.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta, mengakui besaran kenaikan UMP tersebut berpotensi belum memuaskan kalangan pekerja. Sebab, kebutuhan buruh tidak hanya berkutat pada pangan, tetapi juga mencakup biaya transportasi, tempat tinggal, pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Advertisement

Menurut Hendra, penetapan UMP memang harus mengacu pada sejumlah indikator ekonomi, terutama inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, besaran kenaikan upah tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan keinginan satu pihak.

"Kalau berbicara mengenai kenaikan UMP, tentu ada perhitungannya. Ada faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor lainnya yang menjadi dasar penentuan besaran kenaikan. Jadi, ini bukan angka yang ditetapkan begitu saja," ujar Hendra kepada Sumut Pos, Minggu (22/11/2026).

Advertisement

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu memahami apabila pekerja masih mengharapkan kenaikan lebih besar. Terlebih, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari kerap dirasakan langsung oleh masyarakat, sementara penyesuaian upah belum tentu sebanding dengan peningkatan pengeluaran.

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar berapa persen UMP dinaikkan, melainkan seberapa besar tambahan penghasilan tersebut mampu mempertahankan daya beli pekerja.

Dengan kata lain, kenaikan upah secara nominal belum otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan apabila biaya hidup juga terus bergerak naik.

"Kalau ditanya apakah kenaikan ini sudah memuaskan semua pihak, tentu belum tentu. Ada pekerja yang mungkin berharap kenaikannya lebih besar. Tetapi kita juga harus melihat bahwa ada perhitungan dan indikator ekonomi yang menjadi dasar penetapannya," katanya.

Daya Beli Buruh Jadi Pekerjaan Rumah

Hendra menilai pemerintah perlu melihat kebijakan pengupahan dari sisi yang lebih luas. Kenaikan UMP tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif setiap tahun, tetapi harus benar-benar memperhitungkan kondisi ekonomi yang dihadapi pekerja.

Advertisement
Editor : Johan Panjaitan

Artikel Terkait

Kenaikan UMP Sumut 2027 Terendah di Indonesia

Kenaikan UMP Sumut 2027 Terendah di Indonesia

Minggu Saragih menyatakan bahwa kenaikan UMP di Sumut terendah di Indonesia. Bila dibandingkan dengan jakarta, seperti langit dan bumi.

FSPMI Tolak Rencana Kenaikan UMP Sumut Tahun 2027, Gubsu Diminta Kembalikan Rekom Depeda

FSPMI Tolak Rencana Kenaikan UMP Sumut Tahun 2027, Gubsu Diminta Kembalikan Rekom Depeda

FSPMI Sumut menolak penetapan ump sumut 2027. Mereka minta agar rekomendasi kembali ke dependa.

Bobby Nasution Tetapkan UMP Sumut 2027 Naik Menjadi Rp3,41 Juta

Bobby Nasution Tetapkan UMP Sumut 2027 Naik Menjadi Rp3,41 Juta

Bobby Nasution, menetapkan UMP Sumut 2027 naik menjadi rp3,41 juta. Dia juga meminta agar seluruh bupati dan wali kota se sumut rekomendasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer