Satu keluarga muslim rohingya yang berada di tempat pengungsian Beraspati Jalan Jamin Ginting Medan, Selasa (05/8). Para pengungsi berharap keluarga mereka yang masih tinggal di myanmar selamat dan mereka juga berharap agar konfrik krisis kemanusiaan di Rakite State Myanmar segera berakhir.
MEDAN, SUMUTPOS.CO - Kordinator Gerakan Anti Penistaan Agama Islam (GAPAI) Sumut, Ustadz Heriansyah mengingatkan pada Umat Islam, darah dan nyawa saudara Muslim sudah cukup banyak terkorban di Myanmar. Untuk itu, dia menyebut harus ada tindakan yang keras dan tegas kepada pemerintahan Myanmar dan orang-orang yang bersama rezimnya yang diketahui membawa simbol-simbol agama tertentu bahkan tokoh-tokoh agamanya.
"Supaya Umat Islam di seluruh dunia, khususnya negeri-negeri Muslim bersatu untuk melakukan tindakan berbentuk tekanan yang kuat kepada Myanmar, karena ini sudah tidak lagi cerita tentang perdamaian, " ungkap Heriansyah.
Lebih lanjut, Heriansyah menyebut agar Umat Muslim sudah harus berbicara tentang Qisas, nyawa dibalas nyawa, darah dibalas darah. Dia mencontohkan, di Palestina dan Suriah, ribuan Umat Muslim dibunuh, lalu perdamaian. Oleh karena itu dia menilai, perlawanan di Myanmar sudah sangat wajar dan pantas, bahkan harus.
Ketika disinggung saat ada pihak yang mengatakan, pembalasan terhadap Myanmar adalah aksi terorisme, Herdiansyah menegaskan perlakuan tehadap Rohingya merupakan aksi terorisme. Disebutnya, berdasar kamus Bahasa Indonesia, defenisi teroris itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menebar ketakutan secara luas.
"Apa belum cukup Bangsa Myanmar itu disebut sebagai Bangsa Teroris. Bahkan teroris atas negara yang dilakukan oleh Myanmar itu,” katanya.
Terakhir disebutnya, saat ini pihaknya sedang memikirkan bagaimana mengirim para mujahid ke Myanmar. Dikatakannya, orang yang terluka dan sekarat serta tertindas, bantuan yang layak dikirim adalah Mujahid, untuk bersama-sama menghadapi rezim yang biadab. "Kita mendesak Pemerintah atas nama kemanusiaan dan peradaban memutus hubungan diplomatik dan mengusir dubes Myanmar dari Indonesia. Mendesak umat Budha di Indonesia mengecam dan berbuat secara aktif agar kejahatan atas nama agama di Myanmar segera dihentikan. Menyeru Umat Islam turun ke jalan melakukan protes dan menunjukkan kepada dunia kebiadaban yang vulgar yang sedang terjadi di Myanmar dan mendorong Negeri-negeri Muslim di dunia bersatu membela saudara seaqidah di Myanmar dalam bentuk apapun yang mungkin bisa dilakukan, termasuk ancaman intervensi militer, " tandas Heriansyah.
Menlu RI Retno Marsudi (kiri) dan Aung San Suu kyi (kanan) saat menghadiri pertemuan Menlu ASEAN terkait isu Rohingya, di Yangon, Myanmar 19 Des 2016.
PEMUDA MUHAMMADIYAH MENGUTUK
Sementara Pemuda Muhammadiyah Kota Medan dan Generasi Muda Buddhis (Gemabudhi) Kota Medan mengutuk keras tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Penegasan sikap ini ditunjukkan kedua organisasi agama tersebut, usai melaksanakan pertemuan di gedung DPRD Medan baru-baru ini.
"Pertemuan itu bertujuan ingin mengantisipasi timbulnya isu konflik sektarian di Rohingya. Juga merespon atas tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar jelas merupakan amanat penderitaan Muslim internasional bersamaan dengan nilai spiritual momentum Idul Adha," kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, Eka Putra Zakran didampingi sekjen Datuk Imam Marzuki, kepada wartawan di Medan, Selasa (5/9).
Gemabudhi Kota Medan juga menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil yang besar di bumi Burma tersebut. "Kami meminta Pemerintah Myanmar segera menghentikan perbuatan yang keji dan sadis terhadap etnis Rohingya," kata Ketua Gemabudhi Kota Medan, Wong Chun Sen.
Pihaknya meminta stabilitas keamanan di Myanmar dikembalikan, dan lakukan rekonsiliasi atas nama persamaan hak hidup sebagai manusia. "Kami menilai tragedi Rohingya merupakan konflik geopolitik, yakni masalah perebutan kekuasaan, dengan dugaan didasari pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya, khususnya minyak dan gas di wilayah itu," katanya.
Di samping itu pihaknya mendesak atas nama masyarakat internasional melaui PBB untuk turun tangan menyelesaikan kasus-kasus HAM yang selalu menyandera masyarakat Rohingya. Begitu juga organisasi ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang nyaris belum memberikan langkah tegas menyikapi pelanggaran HAM berat oleh junta militer Myanmar.
"DPD Gemabudhi Kota Medan meminta supaya Pemerintah Indonesia khususnya Menteri Luar Negeri segera menyerukan penghentian penindasan yang terjadi atas Etnis Rohingya di Myanmar, dan memberikan bantuan kemanusiaan dan langkah Diplomasi. Termasuk mengecam terjadinya tindakan yang sangat tidak manusiawi dan jauh dari hati nurani serta pelanggaran HAM yang fatal terhadap perempuan dan anak-anak," pungkasnya. (ain/prn/adz) Editor : Admin-1 Sumut Pos