alexametrics
23.9 C
Medan
Friday, August 19, 2022
spot_img

KPU Hitung Ulang Alokasi Anggaran, Minta Rp5,4 Triliun, Cair Cuma Rp1,24 Triliun

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus merasionalisasi belanja anggaran. Sebab, dari pagu anggaran tambahan yang mereka ajukan, realisasi dari pemerintah masih jauh dari usulan. Seperti diketahui, KPU mengajukan tambahan anggaran untuk pelaksanaan tahun 2022 sebesar Rp5,4 triliun.

Penambahan dilakukan karena KPU hanya mendapat Rp2,45 triliun dalam APBN 2022. Jauh dari kebutuhan sebesar Rp8,06 triliun.

Namun, dari total tambahan yang diminta, pemerintah baru menyetujui pencairan sebesar Rp1,24 triliun. Ada kekurangan lebih dari Rp4 triliun. Meski dibawah usulan, Menko Polhukam Mahfud MD bersikukuh jumlah itu sudah cukup.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya tengah mencoba menghitung ulang dengan dana yang diberikan pemerintah. ’’Kita sudah punya anggaran sekian, tapi begitu faktanya atau realitasnya yang disetujui sekian, kita juga harus realistis,’’ ujarnya kemarin (3/8).

Baca Juga :  15 Februari Libur Nasional

Yang pasti, lanjut dia, jika tambahan dana tidak cair sepenuhnya, hal itu akan berdampak pada optimalisasi kerja. Karena sebagian besar alokasi yang belum dicairkan akan digunakan untuk mendukung tahapan. Seperti mobilisasi hingga sarana prasarana.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, polemik anggaran pemilu harus segera dituntaskan. Jika tidak, pihaknya khawatir akan mengganggu fokus dari pelaksanaan tahapan. ’’Jangan menjadi kegaduhan baru,’’ ujarnya dalam diskusi.

Sementara mantan Ketua KPU RI 2017-2021 Arief Budiman mengatakan, kecukupan dana menjadi salah satu prinsip yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka pelaksanaan akan terbengkalai. ’’Uang dicairkan di waktu yang tepat. Kalau butuhnya untuk verifikasi partai jangan dicairkan pas kampanye,” terangnya di kantor KPU.

Baca Juga :  KPU Pastikan Tak Ada Penundaan, Tahapan Pemilu Dimulai 14 Juni 2022

Meski demikian, Arief menekankan alokasi dana pemilu harus proporsional sesuai kebutuhan. Untuk itu, dia menilai yang diperlukan adalah koordinasi. Pemerintah, bisa jujur dengan kemampuannya tanpa mengurangi kebutuhan yang prinsip. ’’Jadi dua-duanya harus sama terbuka, KPU (kebutuhan riil berapa) maupun kementerian keuangn (sanggup berapa),’’ tuturnya. (far/bay/jpg)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus merasionalisasi belanja anggaran. Sebab, dari pagu anggaran tambahan yang mereka ajukan, realisasi dari pemerintah masih jauh dari usulan. Seperti diketahui, KPU mengajukan tambahan anggaran untuk pelaksanaan tahun 2022 sebesar Rp5,4 triliun.

Penambahan dilakukan karena KPU hanya mendapat Rp2,45 triliun dalam APBN 2022. Jauh dari kebutuhan sebesar Rp8,06 triliun.

Namun, dari total tambahan yang diminta, pemerintah baru menyetujui pencairan sebesar Rp1,24 triliun. Ada kekurangan lebih dari Rp4 triliun. Meski dibawah usulan, Menko Polhukam Mahfud MD bersikukuh jumlah itu sudah cukup.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya tengah mencoba menghitung ulang dengan dana yang diberikan pemerintah. ’’Kita sudah punya anggaran sekian, tapi begitu faktanya atau realitasnya yang disetujui sekian, kita juga harus realistis,’’ ujarnya kemarin (3/8).

Baca Juga :  KPU Gunungsitoli Sosialisasi Letak Kolom Kanan dan Kiri

Yang pasti, lanjut dia, jika tambahan dana tidak cair sepenuhnya, hal itu akan berdampak pada optimalisasi kerja. Karena sebagian besar alokasi yang belum dicairkan akan digunakan untuk mendukung tahapan. Seperti mobilisasi hingga sarana prasarana.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, polemik anggaran pemilu harus segera dituntaskan. Jika tidak, pihaknya khawatir akan mengganggu fokus dari pelaksanaan tahapan. ’’Jangan menjadi kegaduhan baru,’’ ujarnya dalam diskusi.

Sementara mantan Ketua KPU RI 2017-2021 Arief Budiman mengatakan, kecukupan dana menjadi salah satu prinsip yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka pelaksanaan akan terbengkalai. ’’Uang dicairkan di waktu yang tepat. Kalau butuhnya untuk verifikasi partai jangan dicairkan pas kampanye,” terangnya di kantor KPU.

Baca Juga :  Komisioner KPU Diusul dari Parpol

Meski demikian, Arief menekankan alokasi dana pemilu harus proporsional sesuai kebutuhan. Untuk itu, dia menilai yang diperlukan adalah koordinasi. Pemerintah, bisa jujur dengan kemampuannya tanpa mengurangi kebutuhan yang prinsip. ’’Jadi dua-duanya harus sama terbuka, KPU (kebutuhan riil berapa) maupun kementerian keuangn (sanggup berapa),’’ tuturnya. (far/bay/jpg)

spot_imgspot_imgspot_img

Most Read

Artikel Terbaru

/