Gubernur Aceh Mualem Sebut Bupati-Wali Kota yang Cengeng, Letakkan Jabatan!
Sumutpos.jawapos.com-Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melayangkan peringatan keras yang menggema hingga ke seluruh wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh.
Dalam konferensi pers di Aceh Timur, Kamis (4/12), ia menegaskan bahwa para Bupati dan Wali Kota harus bersikap proaktif, tangguh, dan hadir di tengah rakyat—bukan malah “cengeng” atau mengeluh di tengah krisis besar.
“Harus proaktif melayani masyarakat, jangan lari. Jangan ada alasan tidak tahu. Kepada Bupati/Wali Kota yang cengeng, letakkan jabatannya. Ganti yang lain, apa salahnya?” tegas Mualem, tanpa tedeng aling-aling.
Pernyataan itu keluar di tengah meluasnya dampak banjir dan longsor yang kini memukul 18 kabupaten/kota di Aceh. Ribuan warga mengungsi, infrastruktur rusak, dan aktivitas ekonomi lumpuh di banyak titik.
Banjir dan Longsor Aceh Disebut 'Tsunami Jilid Kedua'
Dalam kesempatan yang sama, Mualem menilai skala bencana yang terjadi saat ini bukan sekadar banjir musiman. Ia menyebutnya sebagai “tsunami jilid kedua”, menggambarkan dahsyatnya kerusakan dan besarnya beban yang harus dipikul pemerintah daerah.
“Saya melihat secara pribadi, banjir dan longsor Aceh ini adalah tsunami jilid kedua. Saya imbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tabah. Setiap musibah ada hikmahnya,” ujarnya.
Mualem menekankan bahwa seluruh perangkat pemerintahan—mulai dari keuchik (kepala desa), camat, hingga instansi vertikal—harus bahu-membahu membantu evakuasi, logistik, dan penanganan korban.
Enam Daerah Paling Parah Terdampak
Dari 18 wilayah terdampak, Mualem menyebut enam kabupaten/kota berada dalam kondisi paling kritis:
1. Aceh Tamiang
2. Aceh Timur
3. Aceh Utara
4. Bireuen
5. Bener Meriah
6. Aceh Tengah
Pemerintah Provinsi Aceh memastikan mobilisasi bantuan terus dipercepat. Penyaluran logistik, pangan, obat-obatan, hingga peralatan berat ditargetkan lebih merata agar seluruh daerah terdampak dapat segera pulih.
Jangan Bersembunyi Dalam Jabatan
Peringatan Mualem bukan hanya kritik, tetapi juga penegasan bahwa jabatan publik adalah amanah yang menuntut keberanian. Di saat rakyat berada dalam situasi terburuk, seorang pemimpin tidak boleh justru berlindung di balik alasan, keterbatasan, atau keluhan.
Seruan itu sekaligus menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang hadir, kuat, dan solutif, terutama ketika Aceh menghadapi salah satu bencana terbesar dalam dua dekade terakhir.(jpc/han)
