Jakarta - Negara menunjukkan kehadirannya secara penuh dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah kebijakan cepat diambil pemerintah untuk memastikan penyintas mendapatkan perlindungan maksimal, mulai dari kebutuhan dasar hingga relokasi jangka panjang.
Kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana ini turut terlihat dari hasil jajak pendapat terbaru. Litbang Kompas mencatat 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu menangani bencana Sumatera tanpa bantuan asing.
“Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk warga terdampak bencana Sumatera,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Instruksi itu menjadi dasar percepatan pembangunan shelter dan hunian permanen yang kini sedang dikerjakan lintas kementerian dan lembaga. Tak hanya hunian, pemerintah juga membuka jalan relokasi dalam skala besar.
“Untuk relokasi dari 52 kabupaten/kota terdampak sudah kami inventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah-tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan pihak-pihak tertentu,” tutur Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Inventarisasi ini memastikan bahwa relokasi dilakukan tanpa hambatan administratif dan meminimalkan risiko warga kembali tinggal di daerah rawan.
Presiden Prabowo juga menegaskan garis merah dalam situasi bencana tidak boleh ada korupsi. “Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, karena ini buktinya kita butuh setiap kemampuan kita, kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat,” tegasnya.
Peringatan keras ini menjadi sinyal bahwa negara tidak akan mentolerir penyalahgunaan anggaran di tengah bencana besar.
Di sisi pemenuhan kebutuhan dasar, Presiden memastikan bantuan tiba cepat dan tepat. Dalam kunjungan kerja terbaru, ia memerintahkan tambahan armada logistik.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah, terutama dengan memfungsikan dapur Program MBG sebagai dapur umum darurat.
“Langkah Pemerintah memfungsikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dapur umum merupakan kebijakan yang tepat,” ujarnya. Kebijakan ini memperlihatkan fleksibilitas program nasional untuk bergerak cepat ketika rakyat membutuhkan. (rel/sih)
