JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi memberikan persetujuan penggunaan vaksin campak untuk kelompok dewasa. Kebijakan ini menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang melanda sejumlah daerah di Indonesia sepanjang 2026.
Data Kementerian Kesehatan mencatat, hingga minggu ke-11 tahun 2026 terdapat 58 KLB campak yang tersebar di 39 kabupaten/kota pada 14 provinsi. Meski demikian, tren kasus menunjukkan penurunan signifikan hingga 93 persen, dari 2.220 kasus menjadi 146 kasus pada pertengahan Maret. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan karena masih ditemukan 10 kasus kematian dan sekitar delapan persen kasus menyerang kelompok dewasa.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa persetujuan vaksin campak untuk dewasa merupakan hasil kajian ilmiah yang ketat. “BPOM telah menerbitkan persetujuan penggunaan vaksin campak tidak hanya untuk anak, tetapi juga untuk kelompok dewasa,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/4).
Vaksin yang mendapat persetujuan meliputi vaksin kombinasi Measles-Rubella (MR), Measles-Mumps-Rubella (MMR), serta vaksin campak tunggal. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas cakupan perlindungan, terutama bagi tenaga kesehatan, pelaku perjalanan internasional, serta individu dengan kontak erat dengan pasien atau memiliki sistem kekebalan tubuh lemah.
Menurut Taruna, keputusan tersebut mengacu pada evaluasi ilmiah komprehensif dengan melibatkan berbagai pakar serta merujuk pada data dan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hasil kajian menunjukkan vaksin memiliki profil keamanan yang baik dan dapat ditoleransi dengan baik oleh orang dewasa.
Selama ini, program imunisasi campak di Indonesia lebih difokuskan pada anak-anak dan terbukti efektif menekan angka penularan. Namun, dinamika epidemiologi menunjukkan adanya pergeseran, di mana kelompok dewasa kini turut menjadi perhatian dalam strategi pengendalian penyakit.
Dengan dibukanya akses vaksin campak bagi orang dewasa, pemerintah berharap upaya pengendalian KLB dapat berjalan lebih optimal. Pendekatan ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman penyakit menular.
“Penanganan KLB campak tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan kerja sama erat antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha agar respons yang diberikan cepat, tepat, dan berkelanjutan,” tegas Taruna.
Langkah BPOM ini diharapkan menjadi titik balik dalam memperkuat sistem perlindungan kesehatan masyarakat, sekaligus menekan potensi penyebaran campak di berbagai kelompok usia.(jpg/han)
