Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pencairan JHT Lebih Dari Rp50 Juta Kena Pajak

J
Penulis: Juli Rambe❯
Ilustrasi. Klaim JHT dan JKP BPJS Ketenagakerjaan melonjak tajam pada Maret 2026. (Instagram @pandemictalks)
Ilustrasi. Klaim JHT dan JKP BPJS Ketenagakerjaan melonjak tajam pada Maret 2026. (Instagram @pandemictalks)

Advertisement

 

SUMUT POS- Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), tunjangan hari tua, atau manfaat pensiun apabila nilainya melebihi Rp 50 juta, akan dikenakan pajak.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

Advertisement

Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan bahwa penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, maupun JHT yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final.

“Tarif Pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan, sebesar lima persen atas penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000,” bunyi pasal 4 PP 68 2009, diktutip Sabtu (20/6).

Advertisement

PP Nomor 68 Tahun 2009 juga mengatur bahwa pembayaran dianggap dilakukan sekaligus apabila seluruh atau sebagian pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun kalender.

Selain JHT dan tunjangan hari tua, ketentuan serupa berlaku untuk manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

Sementara itu, tarif pajak untuk uang pesangon diatur lebih progresif. Penghasilan bruto hingga Rp 50 juta dikenai tarif 0 persen. Penghasilan di atas Rp 50 juta sampai Rp 100 juta dikenai tarif 5 persen.

Sedangkan untuk yang berpenghasilan di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta dikenai tarif 15 persen. Adapun penghasilan di atas Rp500 juta dikenai tarif 25 persen.

Peraturan tersebut juga mewajibkan pemotong pajak, termasuk pemberi kerja, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau pihak lain yang melakukan pembayaran, untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang.

Advertisement

Artikel Terkait

Klaim JHT dan JKP BPJS Ketenagakerjaan Melonjak pada Maret 2026, OJK: Dipicu Gelombang PHK

Klaim JHT dan JKP BPJS Ketenagakerjaan Melonjak pada Maret 2026, OJK: Dipicu Gelombang PHK

OJK catat lonjakan klaim JHT & JKP BPJS Ketenagakerjaan per Maret 2026 akibat maraknya PHK demi jaga ketahanan finansial jangka panjang.

Gelombang PHK Tekan Pasar Kerja, Puluhan Ribu Pekerja Klaim JHT

Gelombang PHK Tekan Pasar Kerja, Puluhan Ribu Pekerja Klaim JHT

Sebanyak 87 ribu pekerja klaim JHT akibat PHK hingga Mei 2026. Pasar kerja Indonesia masih menghadapi tekanan dan tantangan pemulihan.

DJP Kementrian Keuangan Sebut Pembahasan Pencairan JHT Kena Pajak sedang Peninjauan Mendalam

DJP Kementrian Keuangan Sebut Pembahasan Pencairan JHT Kena Pajak sedang Peninjauan Mendalam

DJP Kementrian Keuangan sebut pembahasan terkait klaim sudah masuk ke pembahasan mendalam. Pencairan kena pajak berlaku 2009

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer