MK Putuskan Sisa Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Sediakan Rollover hingga Refund
JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang berpotensi mengubah praktik layanan paket data di Indonesia. Melalui putusan yang dibacakan pada Kamis (23/7/2026), MK menegaskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli konsumen merupakan hak milik yang memiliki nilai ekonomi, sehingga tidak boleh hangus begitu saja tanpa mekanisme perlindungan yang adil.
Dalam Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur jasa telekomunikasi. Putusan tersebut mewajibkan seluruh operator telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap dapat dimanfaatkan.
Permohonan uji materi diajukan oleh Didi Supandi, seorang pengemudi ojek daring, Wahyu Triana Sari, pedagang daring, serta Raga Felix, dosen sekaligus advokat. Ketiganya menilai praktik hangusnya kuota internet yang telah dibayar merugikan konsumen dan tidak memberikan kepastian hukum.
MK sependapat dengan argumentasi tersebut. Menurut majelis hakim, di era digital saat ini akses internet telah berkembang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perlindungan terhadap hak pengguna tidak boleh dikesampingkan oleh kepentingan bisnis semata.
Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan konsumen untuk membeli paket data melahirkan hak atas manfaat ekonomi yang tidak boleh dihilangkan secara sepihak.
"Sisa kuota yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi karena pengguna telah membayar sejumlah uang. Manfaat layanan tersebut tidak dapat ditiadakan secara sewenang-wenang," ujarnya.
Operator Wajib Berikan Beragam Opsi Perlindungan
Melalui putusan tersebut, MK tidak hanya melarang praktik hangusnya kuota internet, tetapi juga mewajibkan operator menyediakan berbagai mekanisme perlindungan bagi pelanggan.
Beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan antara lain:
