sumutpos.jawapos.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan rokok elektrik atau vape sebagai produk yang haram digunakan. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape.
Melansir Instagram @pandemictalks, Rabu (11/11/2026), dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya melarang penggunaan vape, tetapi juga menetapkan seluruh mata rantai peredarannya sebagai sesuatu yang haram. Larangan itu mencakup kegiatan produksi, perdagangan hingga konsumsi rokok elektrik.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada berbagai dampak negatif vape terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, penggunaan rokok elektrik berpotensi membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta membuka peluang penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya," jelas Prof. Niam.
Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa MUI tidak semata-mata melihat vape sebagai persoalan kebiasaan merokok, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan kesehatan dan pencegahan penyalahgunaan zat terlarang.
Prinsip sadd al-dzariah yang digunakan dalam pertimbangan fatwa merupakan upaya menutup jalan atau mencegah sesuatu yang berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya kemudaratan.
Baca Juga: Mulai dari 200ribuan, Midea Tawarkan Promo Menarik Akhir Tahun hingga Hadiah Langsung untuk Konsumen
Dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, aktivitas produksi, perdagangan, dan penggunaan vape masuk dalam kategori yang dilarang menurut ketetapan tersebut.
Keputusan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perkembangan produk alternatif tembakau tidak otomatis menjadikannya bebas dari persoalan kesehatan, lingkungan, maupun risiko sosial.
MUI menegaskan bahwa pertimbangan utama fatwa tersebut adalah mencegah kemudaratan yang lebih luas bagi masyarakat.(lin)
