Rafriandi Nasution Singgung Keberadaan Kader PSI dalam Pemerintahan Prabowo
MEDAN, SUMUT POS- Pengamat politik dan pemerintahan Sumatera Utara, Rafriandi Nasution, menilai Prabowo memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan komposisi kabinet bersama partai-partai politik pendukung pemerintah.
Karena itu, mundurnya Gibran dapat menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk melakukan penyesuaian terhadap susunan pemerintahan.
"Kalau melihat kondisi sekarang, ini sebenarnya bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk melakukan rasionalisasi kabinet. Kabinet jangan terlalu gemuk, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang sebenarnya," ujar Rafriandi kepada Sumut Pos, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: BMKG: Sepekan Kedepan Sumut Dilanda Hujan
Ia mengatakan, pembentukan kabinet memang menjadi hak prerogatif presiden. Namun, dalam praktik politik pemerintahan, presiden juga harus mempertimbangkan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung.
Rafriandi juga menyoroti keberadaan sejumlah partai yang memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan, meskipun tidak memiliki kekuatan representasi yang sebanding di parlemen.
Ia menyinggung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinilai memperoleh ruang cukup besar dalam pemerintahan, meskipun tidak memiliki anggota DPR RI. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kabinet ke depan.
"Jangan sampai ada kecemburuan antarpartai karena pembagian jabatan yang tidak proporsional. Pemerintahan harus dibangun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan, bukan semata-mata karena kedekatan politik atau hubungan tertentu," katanya.
Ia menambahkan, mundurnya Gibran juga harus dilihat secara proporsional dan tidak perlu diperluas menjadi persoalan politik yang justru menjauh dari kepentingan masyarakat.
Ia menilai, perombakan kabinet tidak harus dilakukan secara serentak. Penyesuaian dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja, rotasi jabatan, hingga pergantian menteri yang dianggap tidak lagi efektif menjalankan tugasnya.
