JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com-Presiden Prabowo Subianto memberi atensi serius terhadap gejolak pasar modal nasional. Di tengah gonjang-ganjing Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan mundurnya sejumlah pejabat kunci Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Presiden menegaskan satu pesan utama: stabilitas sistem keuangan harus tetap terjaga, integritas pasar tak boleh ditawar.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (31/1). Menurut Airlangga, meski IHSG sempat tertekan tajam, fondasi ekonomi Indonesia masih solid. Ia merujuk sejumlah indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 yang mencapai 5,04 persen, inflasi Desember 2025 di level 2,92 persen, hingga cadangan devisa sebesar USD 156,5 miliar—cukup untuk membiayai impor selama 6,2 bulan.
“Fundamental ekonomi kita kuat. Yang sedang dibenahi adalah tata kelola pasar agar makin transparan dan berintegritas,” tegas Airlangga.
Reformasi Bursa Dipercepat
Presiden Prabowo, kata Airlangga, telah menginstruksikan percepatan reformasi struktural pasar modal. Salah satu langkah kunci adalah demutualisasi bursa, disertai peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float saham menjadi 15 persen, selaras dengan standar global.
“Artinya, lebih banyak saham dilepas ke publik. Bursa akan menjadi lebih likuid, transparan, dan sehat,” ujarnya.
Pemerintah juga memperketat aturan beneficial ownership atau kepemilikan saham sebenarnya, termasuk memperjelas afiliasi pemegang saham. Langkah ini dinilai krusial untuk menutup celah manipulasi dan memperkuat kepercayaan investor, baik domestik maupun global.
IHSG Anjlok, Pejabat Mundur
Seperti diketahui, pasar modal Indonesia terguncang hebat dalam sepekan terakhir. IHSG anjlok lebih dari 8 persen dalam dua hari berturut-turut, bahkan sempat memicu trading halt atau penghentian sementara perdagangan.
Tekanan tersebut berujung pada pengunduran diri sejumlah pejabat strategis. Pada Jumat (30/1), Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, Deputi Komisioner I.B. Aditya Jayaantara, hingga Direktur Utama BEI Iman Rachman resmi melepas jabatannya.
Saham Gorengan Jadi Target Utama
Airlangga menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir praktik spekulatif yang merusak pasar, khususnya manipulasi harga dan praktik saham gorengan. Saham jenis ini kerap dimainkan oleh bandar tertentu, dengan pergerakan harga ekstrem dalam waktu singkat.
“Praktik semacam ini bukan hanya merugikan investor ritel, tapi juga menggerus kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat investasi,” ujarnya.
BEI bersama aparat penegak hukum, lanjut Airlangga, akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan bursa, POJK, maupun undang-undang jasa keuangan. Pemerintah memastikan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum.
Transisi Dijaga, Pasar Harus Tetap Jalan
Di tengah transisi kepemimpinan, Presiden juga menginstruksikan Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI untuk memastikan operasional pasar modal tetap berjalan normal. Penunjukan pejabat pelaksana tugas (Pjs) diharapkan menjaga fungsi regulasi, pengawasan, dan perdagangan tanpa gangguan.
“Institusi kita kuat karena sistemnya berjalan dengan prinsip good governance dan best practices,” kata Airlangga.
Pesan Presiden kepada investor pun tegas: Indonesia tetap aman untuk berinvestasi, dengan komitmen menjaga iklim usaha yang transparan, adil, dan berkelas dunia.
OJK Gas Pol Reformasi Pasar Modal
Sementara itu, Pejabat Sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen OJK melanjutkan dan mempercepat reformasi pasar modal secara menyeluruh.
Langkah yang disiapkan meliputi peningkatan kualitas emiten, perlindungan investor ritel, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership (UBO), hingga penegakan hukum yang konsisten dan memberi efek jera.
OJK juga akan mendorong peningkatan likuiditas melalui optimalisasi peran liquidity provider, penguatan investor institusional—termasuk asuransi dan dana pensiun pemerintah—serta revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Kami juga segera memulai penyelidikan praktik goreng-menggoreng saham dan memperkuat pengawasan market conduct, termasuk terhadap influencer pasar modal,” tegas Friderica.
BEI Bidik Bursa Berkelas Dunia
Di sisi lain, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmen bursa untuk naik kelas. Tidak hanya dari sisi nilai transaksi dan kapitalisasi, tetapi juga transparansi dan tata kelola.
“Kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah indeks provider global. Apa yang mereka harapkan akan kami penuhi secepat mungkin, demi kenyamanan dan perlindungan investor,” ujarnya.
Dengan reformasi yang dipercepat dan penegakan hukum yang diperketat, pemerintah berharap pasar modal Indonesia bangkit lebih kuat—bersih dari praktik manipulatif, dan kembali dipercaya investor global.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan