Bawa 250 Kontingen ke Forprovsu, Amir Hamzah Tekankan Sportivitas dan Nama Baik Binjai
BINJAI, Sumutpos.jawapos.com – Sebanyak 250 kontingen Kota Binjai dilepas untuk berlaga pada Festival Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Forprovsu) 2026. Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, meminta seluruh atlet dan anggota kontingen menjaga nama baik daerah, menjunjung tinggi sportivitas, serta memperkuat kekompakan selama bertanding.
Pelepasan kontingen berlangsung dalam rangkaian apel gabungan aparatur sipil negara (ASN), Selasa (20/10/2026), dengan Amir Hamzah bertindak sebagai pembina apel. Ajang olahraga tingkat provinsi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Rabu (21/10/2026) hingga Rabu (28/10/2026).
Baca Juga: HUT Humas Polri ke-75, Polres Labusel Gelar Bakti Sosial dan Kumpulkan 14 Kantong Darah
Dari total 250 kontingen, sebanyak 166 orang merupakan atlet, 54 orang terdiri atas manajer, ofisial, dan pelatih, serta 30 anggota Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) Kota Binjai.
Amir menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada seluruh kontingen yang akan membawa nama Kota Binjai dalam kompetisi tersebut. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap mengedepankan semangat persaudaraan dan fair play.
“Bawa nama baik Kota Binjai, bertandinglah dengan gembira, junjung tinggi sportivitas, dan jaga kekompakan,” pesannya.
Menurut Amir, keikutsertaan dalam Porprovsu bukan sekadar mengejar prestasi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi atlet untuk menunjukkan disiplin, kerja keras, dan karakter positif sebagai perwakilan daerah.
Pengawasan 50 Titik Pembangunan Jadi Perhatian
Selain pelepasan kontingen, apel gabungan tersebut juga membahas pengawasan pembangunan di Kota Binjai. Bagian Administrasi Pembangunan bertindak sebagai pelaksana kegiatan.
Amir mengungkapkan, terdapat 50 titik pembangunan yang telah dan sedang dikerjakan melalui mekanisme tender atau lelang. Ia meminta Bagian Administrasi Pembangunan turun langsung ke lapangan untuk memantau progres sekaligus memeriksa kualitas pekerjaan secara menyeluruh.
“Saya minta Bagian Administrasi Pembangunan untuk turun langsung melakukan monitoring ke lapangan dan memeriksa kualitas pekerjaan satu per satu,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif. Pengawasan langsung di lapangan, menurutnya, diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
