Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bersih-bersih Badan Gizi Nasional: Momentum Menata Ulang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

R
Penulis: Redaksi❯
Hendri Tumbur Simamora. (Dok: Hendri Tumbur Simamora)
Hendri Tumbur Simamora. (Dok: Hendri Tumbur Simamora)

Advertisement

 

Oleh: Dr. Hendri Tumbur Simamora, S.E, M.Si. (Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Humbang Hasundutan)

SUMUT POS- Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua Wakil Kepala  Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus merupakan peristiwa bersejarah dalam perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Advertisement

Langkah ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan sinyal tegas bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh atas tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

Apa rekomendasi konkret sebagai pijakan pembenahan tata kelola MBG ke depan: dari fase percepatan menuju fase konsolidasi yang sesungguhnya.

Advertisement

Awal baru bagi Badan Gizi Nasional

Penunjukan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN menghadirkan harapan segar di tengah kerumitan yang melingkupi program ini. Berlatar belakang jurnalis yang kemudian meniti karier di pemerintahan, Nanik diyakini mampu membawa tiga hal yang selama ini dirasakan kurang: budaya transparansi, komunikasi publik yang terbuka, dan penguatan pengawasan internal secara sistematis.

Namun tantangan yang menanti tidaklah ringan. BGN saat ini bagaikan kapal besar yang sedang berlayar dengan kecepatan penuh di lautan yang tidak selalu tenang. Awaknya beragam: dari birokrat sipil, kalangan profesional, pengelola yayasan, pelaku usaha, pejabat daerah, hingga unsur militer.

Masing-masing membawa budaya kerja, cara pandang, dan kepentingan yang berbeda.

Persoalan terbesar yang kini dihadapi BGN sudah bergeser. Bukan lagi tentang bagaimana membangun dapur sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Pertanyaan yang jauh lebih mendesak adalah: bagaimana memastikan seluruh sistem yang sudah terlanjur berdiri dapat beroperasi secara transparan, profesional, dan akuntabel?

Advertisement

Artikel Terkait

Wabup Labusel Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pertahankan Opini WTP Ke-13 Berturut-turut

Wabup Labusel Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pertahankan Opini WTP Ke-13 Berturut-turut

Pemkab Labuhanbatu Selatan menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dan kembali meraih opini WTP ke-13 berturut-turut dari BPK.

Pemkab Paluta Pertanggungjawabkan APBD 2025, Pertahankan WTP dan Catat SiLPA Rp34,34 Miliar

Pemkab Paluta Pertanggungjawabkan APBD 2025, Pertahankan WTP dan Catat SiLPA Rp34,34 Miliar

Pemkab Paluta sampaikan LPj APBD 2025, pertahankan opini WTP dari BPK dan catat SiLPA Rp34,34 miliar.

Labusel Sabet WTP ke-13 Berturut-turut, Bupati Fery Tegaskan Komitmen Tata Kelola Bersih

Labusel Sabet WTP ke-13 Berturut-turut, Bupati Fery Tegaskan Komitmen Tata Kelola Bersih

Labusel kembali raih opini WTP ke-13 berturut-turut dari BPK RI Sumut, bukti tata kelola keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer