Soroti Politisasi KIP Kuliah, Effendi Simbolon Minta Mahasiswa PTS Diperhatikan
MEDAN, SUMUT POS – Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN), Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, meminta pemerintah mengevaluasi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Efendi juga mendesak agar mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) mendapat kesempatan yang sama dengan mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) dalam mengakses bantuan pendidikan.
Effendi menilai, KIP Kuliah merupakan program mulia yang seharusnya membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan tinggi. Karena itu, penyalurannya harus didasarkan pada kebutuhan dan kelayakan penerima, bukan kepentingan politik maupun transaksi elektoral.
Baca Juga: Drama Song Hye Kyo dan Gong Yoo 'Tantara' Tayang Mulai 11 Desember
“Program ini sangat baik dan sangat mulia. Namun, kenyataannya, program ini diperdagangkan sebagai barter atau transaksi elektoral oleh para politisi yang memiliki konstituen di daerah-daerah,” kata Effendi di sela-sela Wisuda Ahli Madya, Sarjana, Profesi, dan Magister UHN Periode II Tahun 2026, Jumat (23/10/2026).
Menurut Efendi, pemerintah perlu memperketat pengawasan dan membenahi mekanisme penyaluran KIP Kuliah agar bantuan benar-benar diterima mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Transparansi juga diperlukan untuk mencegah alokasi bantuan dikuasai pihak tertentu demi kepentingan politik.
Effendi menegaskan, bantuan pendidikan semestinya menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan, bukan sarana untuk membangun dukungan politik. Dengan demikian, mahasiswa yang membutuhkan bantuan harus mendapat prioritas tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.
Selain KIP Kuliah, Effendi menyoroti program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia meminta pemerintah memprioritaskan calon penerima yang memiliki kemampuan akademik, tetapi terkendala kondisi ekonomi.
“Kalau anaknya pintar, tetapi orang tuanya mampu, biarlah disekolahkan sendiri. Berikan kesempatan kepada mereka yang orang tuanya tidak memiliki kemampuan,” ujarnya.
Effendi juga mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto memperluas akses pendidikan tinggi melalui program pendidikan gratis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada perguruan tinggi negeri, tetapi turut memberikan perhatian kepada mahasiswa di perguruan tinggi swasta.
Menurut Efendi, mahasiswa PTN maupun PTS memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Karena itu, dukungan pemerintah harus diberikan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan mahasiswa, bukan semata-mata status institusi tempat mereka menempuh pendidikan.
