MEDAN, SUMUTPOS.CO - Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) memang setahun lagi. Namun, sejumlah nama sudah mulai bermunculan untuk meramaikan bursa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023.
Nama-nama kepala daerah pun turut memanaskan persaingan merebut kursi Sumut 1. Seperti Bupati Langkat yang juga Ketua DPD Golkar Sumut Ngogesa Sitepu, Bupati Simalungun yang juga Ketua DPD Demokrat Sumut JR Saragih, Bupati Labuhan Utara (Labura) yang juga Ketua PD II FKPPI Sumut, Kharuddinsyah Sitorus. Ada juga Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan, termasuk Gubernur Sumut petahana yang juga Ketua DPW Nasdem Sumut, Tengku Erry Nuradi dan lainnya.
Namun, dapat dipastikan tidak ada satupun partai politik yang dapat mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, tidak ada partai politik yang memiliki 20 kursi di DPRD Sumut, sebagai syarat agar bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
Partai Golkar yang menjadi partai pemenang Pemilu 2014 di Sumut hanya memiliki 17 kursi di DPRD Sumut. Sedangkan PDIP hanya 16 kursi, Partai Demokrat 14 kursi, Gerindra 13 kursi, Hanura 10 kursi, PKS 9 kursi, PAN 6 kursi, Nasdem 5 kursi, PPP 4 kursi, PKB 3 kursi, PKPI 3 kursi, dan PBB 0.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Meilizar Latief mengakui hal itu. "Tidak ada partai politik yang bisa mengusulkan pasangan sendiri, karena tidak ada yang punya 20 kursi di DPRD Sumut, jadi semua harus berkoalisi,” kata Meilizar, Minggu (19/2).
Menurutnya, Demokrat saat ini punya 14 kursi di DPRD Sumut, sehingga butuh 6 kursi lagi agar dapat mengusung calon dalam Pilgubsu. “Makanya harus berkoalisi. Pak JR Saragih tentu memiliki peluang untuk ikut berpartisipasi di Pilgubsu 2018. Dengan siapa nantinya kami berlokasi belum ada pembahasan, masih belum," katanya.
Meilizar mengaku, pihaknya mendapat pelajaran banyak dari Pilkada DKI Jakarta, meski pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat kalah. "Dalam sebuah proses demokrasi, kekalahan adalah hal yang wajar. Biasanya setelah kekalahan, ada akan kemenangan yang menanti, dan kami yakin itu," ungkapnya.
Sementara Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu mengaku belum memutuskan apakah akan maju lagi dalam pesta demokrasi 2018 atau tidak. Apalagi, keputusan siapa yang akan diusung Gerindra dalam Pilgubsu nanti, ada di tangan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Gerindra itu menganut sistem komando, kalau ada instruksi dari atas, maka yang di bawah harus menjalankan, siap atau tidak siap, suka ataupun tidak suka," kata Gus.
Gus mengaku, sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai Pilgubsu 2018. "DPP masih konsentrasi di Pilkada 2017," bilangnya.
Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih juga menyampaikan hal yang sama. "Masih terlalu jauh bicara Pilgubsu 2018 saat ini, dan memang belum ada berbicara tentang itu sampai saat ini," bilangnya.
Pengamat politik, Warjio menilai, mayoritas masyarakat di Sumut akan menginginkan pemimpin yang baru. Sebab, pemimpin yang ada saat ini belum mampu berkontribusi langsung kepada masyarakat. Melihat peta politik yang ada saat ini, bukan tidak mungkin PDIP dan Nasdem akan kembali bergabung untuk mencalonkan petahana maju di Pilgubsu 2018.
"Kalau PDIP sudah bergabung dengan Nadem, saya pikir PKS akan mencari calon lain, tentu ini tidak lepas dari kisah gubernur terdahulu," katanya.
Akademisi dari USU itu meyakini tidak akan ada anggota DPRD Sumut saat ini untuk bertarung di Pilgubsu 2018. Dan masyarakat juga tidak menginginkan hal tersebut, apalagi dewan yang ada saat ini terjerat di pasaran kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
"Saya pikir akan ada calon dari luar yang akan ikut meramaikan pilgubsu 2018, dia memang putra daerah, tapi lebih sering berkarir diluar Sumut. Kalau lihat kondisi yang ada saat ini yang benar-benat murni putra daerah muncul sangat kecil," bilangnya.
Peluang sejumlah kepala daerah yang menjadi pimpinan partai di Sumut juga sangat berpeluang menjadi peserta Pilgubsu 2018. "Memang saat ini momentum bagi bupati dan wali kota untuk bertarung di bursa Pilgubsu, apalagi yang menjabat sebagai ketua partai. Tinggal bagaimana lobi-lobi politik untuk menentukan koalisi, siapa yang duduk di Sumut 1 dan Sumut 2," bilangnya.
Beberapa bulan ke depan, lanjut dia, akan lebih banyak nama yang akan muncul. "Saya pikir banyak momentum yang bisa dimanfaatkan pada bulan suci Ramadhan oleh para calon Gubernur atau Wakil Gubernur, sembari melihat respon masyarakat. Setelah itu tinggal lobi ditingkat DPP," paparnya. (dik/adz) Editor : Admin-1 Sumut Pos