LABUHANBATU, Sumutpos.jawapos.com - Wakil Bupati Labuhanbatu, Jamri menyampaikan laporan reses DPRD Labuhanbatu merupakan dokumen strategis yang memuat kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi tersebut mencakup berbagai sektor. Mulai dari infrastruktur pembangunan, kualitas pelayanan publik, hingga kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat bawah.
Hal itu dikatakannya saat menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses I DPRD Labuhanbatu Masa Persidangan I Tahun Persidangan II 2025, Jumat (23/1/2026) di Ruang Rapat Sidang DPRD Labuhanbatu, Jalan SM. Raja, Rantauprapat.
"Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota dewan melalui reses merupakan bagian tak terpisahkan dari penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Hal ini nantinya akan menjadi landasan kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)," ujar Wabup.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD melalui Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe. Agenda ini merupakan langkah krusial dalam menyinkronkan aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan daerah.
Wabup juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam perencanaan pembangunan. Beliau berharap seluruh usulan yang terjaring dapat segera diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
"Melalui SIPD-RI, pemerintah kabupaten dan DPRD dapat bekerja lebih sinergis untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. Kami berharap Pokir DPRD ini dapat berlanjut menjadi kebijakan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perwujudan kebutuhan nyata rakyat," tambahnya.
Sebelumnya, laporan hasil reses dibacakan secara lintas fraksi oleh Khairul Anwar dari Fraksi Nasdem. Dalam laporannya, pihak legislatif mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu serius dalam mengakomodasi masukan dari sembilan kecamatan yang telah dihimpun oleh seluruh anggota dewan.
Menutup rangkaian acara, Wakil Ketua DPRD Andi Suhaimi Dalimunthe secara resmi membuka Masa Sidang II Tahun Persidangan II Tahun 2026. Hal ini menandai dimulainya periode kerja baru bagi legislatif untuk mengawal program-program pemerintah ke depan. (fdh/han)
