Tebingtinggi Bergerak Desak Transparansi Kepling, BUD, dan Proyek Akhir Tahun

Massa menuntut transparansi dalam pemilihan kepala lingkungan (Kepling), program Beasiswa Urusan Daerah (BUD), serta sejumlah proyek akhir tahun yang dinilai sarat masalah.

Aksi dimulai dari Lapangan Merdeka, kemudian bergerak menyusuri Jalan Sutomo menuju kompleks Pemko Tebing Tinggi dengan membawa spanduk dan satu unit kendaraan pick-up berpenguat suara. Sesampainya di depan gerbang DPRD, massa sempat ditahan oleh petugas Satpol PP dan aparat kepolisian sebelum akhirnya dapat melanjutkan orasi.

Beberapa isu utama yang diangkat antara lain dugaan kecurangan pemilihan Kepling, BUD yang dinilai tidak transparan dan cenderung menguntungkan anak pejabat, serta proyek pembangunan yang menuai kritik publik. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan kolam renang senilai Rp3,3 miliar, Pasar Inpres Rp3,7 miliar, pembangunan pujasera di area bekas lokasi manasik haji, serta pemanfaatan pasar yang belum optimal meski telah direnovasi.

Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, menemui massa didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3M). Dalam pertemuan tersebut, perwakilan TTB menegaskan agar pemerintah kota serius menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam pemilihan Kepling dan BUD.

“Coba buat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), nanti kita lihat bagaimana,” kata Erwin sebagai respons awal terhadap tuntutan massa, yang kemudian menanggapi dengan ketidakpuasan.

Sementara Wali Kota Tebingtinggi sedang berada di Jakarta menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), dialog dengan Sekdako berlangsung tertib dan kondusif. Massa aksi menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Jumat mendatang sebelum membubarkan diri.

Unjuk rasa ini menegaskan kepedulian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas program pemerintah, sekaligus menyoroti perlunya pengawasan publik atas kebijakan dan proyek daerah.(mag-3/han)