Rajut Sinergi Hukum dan Pembangunan, Kajari Sambangi Pemkab Labuhanbatu
LABUHANBATU, Sumutpos.jawapos.com-Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kunjungan kerja Asnath Anytha Idatua Hutagalung bersama jajaran ke Rumah Dinas Bupati di Jalan WR Supratman, Rantauprapat, Kamis (18/02). Kehadiran Kepala Kejaksaan Negeri tersebut disambut langsung oleh Bupati Maya Hasmita didampingi Wakil Bupati Jamri, Sekretaris Daerah Hasan Heri Rambe, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Silaturahmi yang berlangsung santai namun bermakna ini menegaskan komitmen kedua pihak dalam memperkuat koordinasi, khususnya di bidang penegakan hukum, pendampingan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Maya Hasmita menekankan pentingnya sinergi dengan aparat penegak hukum sebagai pilar penopang jalannya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia berharap kerja sama yang terjalin dapat semakin solid, terutama dalam mengawal berbagai program pembangunan daerah.
“Kami berharap sinergi antara Pemkab Labuhanbatu dan Kejaksaan Negeri semakin kuat. Peran kejaksaan sangat penting dalam pendampingan hukum serta mengawal pelaksanaan program pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Kajari Asnath Anytha Idatua Hutagalung menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan. Ia menegaskan komitmen institusinya untuk terus memberikan dukungan hukum yang profesional, humanis, dan berintegritas dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.
“Kami siap bersinergi dan memberikan pendampingan hukum bagi Pemkab Labuhanbatu, sekaligus menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional,” ungkapnya.
Pertemuan diakhiri dengan ramah tamah dan diskusi ringan seputar isu-isu strategis daerah serta peluang kolaborasi ke depan. Kunjungan ini menjadi simbol penguatan hubungan antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, dengan harapan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(fdh/han)
