Pemkab Sergai–Pemprov Sumut Perkuat Sinergi Sosial: Data Akurat, Organisasi Solid, Bansos Tepat Sasaran
SEI RAMPAH, Sumutpos.jawapos.com-Penguatan tata kelola sosial menjadi fokus pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sinergi lintas level ini ditegaskan dalam kunjungan kerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumut ke Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Selasa (24/2/2025).
Bupati Sergai Darma Wijaya yang diwakili Sekretaris Daerah Suwanto Nasution menerima langsung Kadis Sosial Sumut Illyan Chandra Simbolon. Turut hadir Kepala Dinas Sosial Sergai dr. Syari Aldi dan jajaran, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Sergai.
Pertemuan tersebut tidak sekadar seremoni. Sejumlah agenda strategis dibahas: pembentukan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), penguatan Karang Taruna, pemetaan peran TKSK, hingga penanganan isu organisasi sosial dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Organisasi Sosial sebagai Ujung Tombak
Sekdakab Suwanto menegaskan komitmen Pemkab Sergai untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat dan provinsi, termasuk jika dibutuhkan penyesuaian kebijakan di tingkat daerah.
Menurutnya, penguatan IPSM dan Karang Taruna bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan strategi memperluas jangkauan layanan sosial. Dengan struktur yang lebih solid, partisipasi masyarakat dalam menangani persoalan kesejahteraan sosial diharapkan meningkat signifikan.
Di lapangan, peran TKSK disebut krusial. Mereka menjadi simpul penghubung antara kebijakan dan realitas warga. Karena itu, profesionalisme dan integritas dalam pendataan menjadi kata kunci.
Pembaruan Data: Titik Kritis Bansos
Kadis Sosial Sumut Illyan Chandra Simbolon menyoroti satu persoalan klasik yang kerap memicu polemik: akurasi data penerima bantuan sosial.
Ia menegaskan, pemutakhiran data harus dilakukan rutin melalui operator desa dan kelurahan, paling lambat setiap tanggal 9 tiap bulan. Proses ini wajib didahului verifikasi melalui musyawarah desa atau kelurahan agar perubahan kondisi sosial ekonomi warga dapat segera terakomodasi.
“Masalah utama di berbagai daerah adalah inkonsistensi pelaksanaan musyawarah dan pembaruan data. Padahal kondisi masyarakat sangat dinamis,” ujarnya.
Data yang lemah bukan hanya berisiko salah sasaran, tetapi juga berpotensi memicu kecemburuan sosial dan konflik di tengah masyarakat.
Selain pembenahan data, Pemprov Sumut menyiapkan program bantuan peralatan usaha bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada kategori desil terbawah. Program ini ditargetkan terealisasi pada triwulan ketiga tahun berjalan.
Skema tersebut diharapkan menjadi intervensi produktif—tidak hanya memberi bantuan konsumtif, tetapi mendorong kemandirian ekonomi warga.
Pertemuan ini menegaskan bahwa tata kelola sosial tidak bisa berjalan parsial. Dibutuhkan koordinasi erat antara kabupaten dan provinsi, didukung perangkat desa, TKSK, serta organisasi sosial yang aktif dan akuntabel.
Dengan data yang akurat dan organisasi yang kuat, penyaluran bansos bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu meredam potensi gesekan sosial.
Sinergi Sergai–Sumut kini diuji pada implementasi. Sebab di atas kertas, komitmen sudah jelas. Tantangannya adalah memastikan setiap angka dalam data benar-benar mewakili wajah warga yang membutuhkan.(fad/han)
