MEDAN, SUMUT POS- Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, menanggapi rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu kali dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia menilai kebijakan tersebut perlu dilihat secara komprehensif, terutama dari sisi tujuan efisiensi serta dampaknya terhadap pelayanan publik.
Menurut Zeira, salah satu tujuan utama dari kebijakan WFH adalah untuk mendorong penghematan anggaran, khususnya dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan pentingnya efisiensi di tengah dinamika kondisi ekonomi saat ini.
“Kalau kita lihat dari sisi penghematan, terutama BBM, tentu ini menjadi langkah yang cukup relevan, apalagi di tengah kondisi harga yang cenderung meningkat,” ujarnya saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Kamis (26/3/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Zeira menekankan bahwa ASN sebagai pelayan publik harus tetap mengedepankan profesionalitas dan kinerja, baik saat bekerja dari kantor maupun dari rumah.
“Yang paling penting adalah pelayanan publik tidak boleh terganggu. Jangan sampai karena WFH, masyarakat justru merasakan penurunan kualitas layanan. Itu yang harus dijaga betul,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekretaris PKB Sumut itu pun menyampaikan bahwa kebijakan WFH dapat menjadi efektif jika diterapkan dengan sistem pengawasan dan mekanisme kerja yang jelas. Dengan begitu, kinerja ASN tetap dapat diukur dan dipastikan berjalan optimal, bahkan berpotensi lebih efisien.
Zeira juga membuka kemungkinan bahwa kebijakan ini bersifat situasional. Jika kondisi ekonomi, khususnya harga BBM, kembali stabil, maka kebijakan WFH dapat dievaluasi atau dikaji ulang.
“Kalau nanti kondisi sudah normal, tentu kebijakan ini bisa dievaluasi kembali. Tidak menutup kemungkinan kita kembali ke pola kerja seperti semula,” katanya.
Ia turut menyoroti pentingnya perhatian khusus bagi instansi atau lembaga yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, sektor-sektor tersebut harus menjadi prioritas agar tidak mengalami gangguan operasional akibat penerapan WFH.
“Untuk instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus dipastikan layanan tetap berjalan maksimal. Jangan sampai ada pengurangan kualitas ataupun keterlambatan pelayanan,” pungkasnya.
Dengan demikian, ia berharap kebijakan WFH yang direncanakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga tetap menjaga kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. (san/ram)
