Lantik 38 Pejabat, Bupati Labusel Tekankan Integritas dan Kinerja Nyata
LABUSEL, Sumutpos.jawapos.com – Langkah konsolidasi birokrasi kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui pelantikan 38 pejabat struktural, Senin (30/3/2026). Di balik seremoni yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, tersirat pesan kuat: jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang menuntut integritas dan kinerja nyata.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, yang mengambil sumpah jabatan para pejabat mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas. Momentum ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).
Dalam arahannya, Fery menegaskan bahwa setiap jabatan mengandung tanggung jawab moral dan profesional yang tidak bisa ditawar. Ia mengingatkan, kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan dedikasi, disiplin, dan hasil kerja yang terukur.
“Jabatan adalah amanah. Harus dijaga dan diwujudkan melalui kinerja nyata yang berdampak pada pembangunan daerah,” tegasnya.
Rotasi dan promosi, lanjutnya, merupakan dinamika yang wajar dalam birokrasi. Lebih dari sekadar penyegaran organisasi, langkah ini bertujuan memastikan struktur pemerintahan tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Bupati juga menekankan pentingnya loyalitas serta kemampuan menerjemahkan kebijakan ke dalam program konkret. Wawasan luas dan produktivitas kerja, menurutnya, menjadi kunci bagi pejabat untuk mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Sejumlah nama yang dilantik di antaranya Asmamu sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ali Imran sebagai Sekretaris pada Dinas Bappedalitbang, Syamsul sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, serta Miswarati sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip.
Pelantikan ini sekaligus menjadi ujian awal bagi para pejabat untuk segera beradaptasi dan menunjukkan kapasitasnya. Publik tidak hanya menunggu janji, tetapi juga percepatan layanan yang lebih efektif, transparan, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi, pesan yang disampaikan Bupati Labusel menjadi relevan: bahwa kekuasaan administratif harus berjalan seiring dengan tanggung jawab pelayanan. Sebab pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari struktur, melainkan dari dampak yang dirasakan masyarakat.(mag-5/han)
