Banjir 2025 di Sergai, Pemulihan Infrastruktur Butuh Rp72 Miliar
SEI RAMPAH, Sumutpos.jawapos.com-Banjir yang berulang sepanjang 2025 meninggalkan jejak kerusakan serius di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan besar: memulihkan infrastruktur vital dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp72 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sergai, Abdul Rahman Purba, ST, M.AP, menegaskan bahwa dampak banjir tidak sekadar merusak fisik jalan dan tanggul, tetapi juga melumpuhkan denyut ekonomi masyarakat.
“Kerusakan terjadi hampir di seluruh sektor infrastruktur, mulai dari jalan kabupaten dan provinsi, jaringan irigasi, hingga tanggul yang jebol. Ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Baca Juga: Bareskrim Polri akan Panggil Dude Herlino dan Alyssa Soebandono sebagai Saksi Kasus PT DSI
Banjir yang melanda pada November hingga Desember 2025 bahkan disebut sebagai yang terparah dalam sejarah Sergai. Sejumlah wilayah seperti Desa Sei Rampah, Desa Pematang Ganjang, dan Kecamatan Tanjung Beringin menjadi titik terdampak paling serius.
Di lapangan, kerusakan tampak nyata. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Tanjung Beringin–Sei Rampah kini dipenuhi lubang besar. Jalur yang semestinya menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas warga itu berubah menjadi hambatan yang memperlambat roda perekonomian.
Tak hanya infrastruktur publik, dampak banjir juga merambah kehidupan sosial. Rumah-rumah warga rusak, bahkan sebagian tak lagi layak huni. Sejumlah keluarga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka demi keselamatan.
Pemkab Sergai kini berpacu dengan waktu. Perbaikan terus dilakukan secara bertahap, namun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat pun sangat diharapkan agar proses pemulihan dapat dipercepat.
Dengan kebutuhan dana yang tidak kecil, upaya membangun kembali Sergai bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah krusial untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dan mengembalikan rasa aman masyarakat pasca bencana.(fad/han)
