Disiplin dan Integritas ASN Ditekankan, Sekda Dorong Kinerja Profesional di Binjai
BINJAI, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah Kota Binjai kembali menegaskan pentingnya fondasi birokrasi yang kuat melalui apel gabungan aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN, Senin (6/4/2026). Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Chairin Simanjuntak menekankan bahwa disiplin bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan integritas dan profesionalitas aparatur.
Apel yang dilaksanakan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pelaksana ini menjadi momentum konsolidasi internal. Sekda mengingatkan bahwa kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kedisiplinan, etos kerja, serta kemampuan membangun sinergi antarperangkat daerah.
“Disiplin, integritas, dan profesionalisme harus berjalan beriringan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,” tegasnya.
Baca Juga: Polsek Kuala Bongkar Aksi Curat di Rumah Kosong
Dalam arahannya, Sekda juga membacakan pesan Wali Kota yang menyoroti pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah dinamika tantangan global dan lokal. Isu konflik sosial, radikalisme, hingga disinformasi disebut sebagai tantangan nyata yang harus diantisipasi secara kolektif.
Upaya strategis yang ditekankan meliputi penguatan deteksi dini konflik, pembinaan nilai-nilai Pancasila—khususnya bagi generasi muda—serta optimalisasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan organisasi masyarakat dalam merawat toleransi.
Pemko Binjai juga akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan survei indeks harmoni Indonesia. Hasil survei tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif.
Selain aspek ideologis dan sosial, Sekda turut menyoroti sejumlah agenda strategis pemerintahan. Di antaranya adalah kesiapan menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penguatan efisiensi energi di lingkungan kerja, serta rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memastikan kelengkapan dokumen dan koordinasi data dalam menghadapi tahapan pemeriksaan lanjutan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Persiapan harus matang, koordinasi harus solid. Kita ingin mempertahankan kualitas tata kelola yang telah dicapai,” ujarnya.(ted/han)
