Gelombang Protes Menguat, TTB Desak Pengusutan Anggaran Bappeda 2024
TEBINGTINGGI, Sumutpos.jawapos.com-Tekanan publik terhadap dugaan penyimpangan anggaran di tubuh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebing Tinggi kian menguat. Puluhan massa yang tergabung dalam Tebing Tinggi Bergerak (TTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Tebing Tinggi, Kamis (9/4/2026), menuntut aparat penegak hukum segera bertindak.
Dalam orasinya, massa mendesak agar dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2024 diusut secara menyeluruh dan transparan. Nama Erwin Suheri Damanik, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bappeda, turut menjadi sorotan dan diminta untuk segera dipanggil serta diperiksa.
Koordinator aksi, Aswadi Simatupang, menyebut aksi ini merupakan respons atas berbagai kejanggalan anggaran yang ramai diperbincangkan publik, terutama di media sosial. Ia menilai indikasi tersebut tidak boleh diabaikan karena menyangkut akuntabilitas penggunaan uang negara.
Baca Juga: KAI Wisata Perkuat Layanan di Medan, Hadirkan Rail Transit Hotel dan 86 Frontliner KA Bandara
“Ada sejumlah pos anggaran yang patut diduga bermasalah dan harus dibuka secara terang. Ini soal transparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam tuntutannya, massa membeberkan sejumlah poin krusial, mulai dari pemeriksaan perjalanan dinas, anggaran makan dan minum, hingga pengadaan barang dan jasa serta rehabilitasi kantor. Mereka juga menyoroti dugaan pengkondisian penyedia, penggunaan kendaraan dinas tahun anggaran 2021, hingga indikasi mark-up dalam pengadaan meubelair.
TTB mengklaim telah melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) ke Polres Tebing Tinggi dengan melampirkan data pendukung. Dugaan yang mencuat antara lain tingginya anggaran rapat dan konsumsi, pola pengadaan yang dianggap tidak wajar, hingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dinilai perlu ditindaklanjuti.
Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, Budi Sihombing, memastikan pihaknya telah menerima laporan dan tengah melakukan pendalaman.
“Laporan sudah kami terima. Saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dan verifikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dengan mengedepankan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepolisian juga membuka ruang bagi pelapor untuk melengkapi data tambahan.
