7 OKP Desak Pencopotan Kapolres, Soroti Dugaan “Main Mata” Kasus Narkoba
DAIRI, Sumutpos.jawapos.com-Gelombang ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Dairi memuncak. Puluhan massa dari tujuh organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Forum Peduli Penegakan Keadilan dan Hukum menggelar aksi unjuk rasa ke Mapolres Dairi, Senin (13/4/2026), dengan satu tuntutan utama: pencopotan pimpinan kepolisian setempat.
Organisasi yang terlibat antara lain Komite Nasional Pemuda Indonesia, Ikatan Pemuda Karya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan Pemuda Muhammadiyah.
Massa bergerak dari Gedung Nasional Djauli Manik menuju Mapolres Dairi, membawa keresahan yang telah lama mengendap. Di hadapan jajaran kepolisian, mereka secara tegas mendesak pencopotan Otniel Siahaan selaku Kapolres, serta dua pejabat kunci lainnya di bidang reserse dan narkoba.
Aksi ini dipicu oleh tudingan serius: lemahnya penegakan hukum, praktik tebang pilih, hingga dugaan persekongkolan dengan jaringan narkoba. Para orator menyuarakan kekecewaan atas penindakan yang dinilai hanya menyasar pengguna dan pengedar kecil, sementara aktor utama dinilai luput dari jerat hukum.
“Kami tidak butuh penegakan hukum yang setengah hati. Bandar narkoba seolah tak tersentuh,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Kritik tak berhenti pada kasus narkotika. Penanganan perkara pidana lain, termasuk dugaan penganiayaan dan penipuan, juga disorot. Massa menilai ada sejumlah laporan yang mandek tanpa kejelasan, memperkuat persepsi publik tentang tumpulnya keadilan.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menyampaikan tujuh tuntutan, mulai dari reformasi birokrasi di tubuh Polres Dairi, pengusutan dugaan “jual beli hukum”, hingga penghentian praktik tebang pilih dalam penegakan hukum. Mereka juga menyoroti lambannya kinerja Satuan Reserse Kriminal serta kondisi yang disebut sebagai “darurat keadilan” di wilayah tersebut.
Tekanan publik yang menguat ini mencerminkan satu hal: krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum di tingkat lokal.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolres Dairi Otniel Siahaan menyatakan terbuka terhadap evaluasi internal. Ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran oleh anggota akan ditindak sesuai prosedur.
