Musrenbang Sumut 2027 Digelar, Bapperida Tekankan Perencanaan Berbasis Data dan Dampak Nyata
MEDAN, SUMUT POS - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai 22 hingga 23 April 2026.
Kepala Bapperida Sumut, sekaligus Ketua Panitia Musrenbang Dicky Anugerah, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan bersifat formalitas, melainkan forum strategis yang mempertemukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan formalitas, melainkan ruang strategis yang mempertemukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Dicky dalam sambutannya pada pembukaan Musrenbang, di Hotel Santika, Medan, Rabu (22/4/2026).
Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan ke depan harus disusun secara lebih terukur, terarah, dan berorientasi pada hasil yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, terdapat sejumlah prinsip utama yang menjadi landasan dalam penyusunan RKPD 2027. Pertama, perencanaan berbasis data dan efisiensi, di mana seluruh usulan program disusun berdasarkan kebutuhan riil, data sektoral, serta indikator kinerja yang jelas.
“Kita tidak lagi hanya berbicara tentang kegiatan, tetapi tentang perubahan yang ingin dicapai,” tegasnya.
Prinsip kedua adalah sinkronisasi dan integrasi perencanaan, mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota hingga provinsi yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah nasional. Hal ini penting agar setiap penggunaan anggaran dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah.
Selanjutnya, Dicky menyebut adanya pergeseran paradigma dalam perencanaan pembangunan, dari sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan menjadi seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, pendekatan partisipatif dan inklusif juga menjadi perhatian utama dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, agar pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.