MEDAN, SUMUT POS- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Utara terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah.
Kepala BPKAD Sumut, Timur Tumanggor, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan melalui digitalisasi sistem, inventarisasi aset, serta penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Timur, masih banyak aset daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, pihaknya tengah menyiapkan sistem aplikasi untuk mendukung pengelolaan yang lebih transparan dan terintegrasi.
“Kita ingin semua aset terdata dengan baik. Baik itu tanah, bangunan, maupun kendaraan dinas. Dengan sistem aplikasi, kita bisa tahu siapa yang mengelola, dimanfaatkan untuk apa, dan bagaimana kontribusinya terhadap PAD,” ujar Timur saat memberikan keterangannya di kantor Gubernur Sumut, Rabu (29/4/2026).
Dalam pengelolaan aset tidak bergerak seperti tanah dan lahan, BPKAD menemukan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi kendala optimalisasi.
Beberapa poin penting yang disoroti antara lain:
Banyak aset terbengkalai
Sejumlah aset daerah belum dimanfaatkan secara maksimal, bahkan ada yang tidak terkelola sama sekali.
Penerapan aplikasi inventarisasi
