Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kunker Pansus DPRD Langkat ke BPN Batu Bara, Bahas Tanah Terlantar dan Kelebihan Lahan

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
KUNKER: Kepala Kantor BPN Batu Bara Richard Immanuel L. Tobing, S.H., LLM menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Pansus DPRD Langkat Drs. Pimanta Ginting bersama rombongan di Kantor BPN Kabupaten Batu Bara, Senin (11/5/2026). ( Liberti H. Haloho/Sumut Pos)
KUNKER: Kepala Kantor BPN Batu Bara Richard Immanuel L. Tobing, S.H., LLM menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Pansus DPRD Langkat Drs. Pimanta Ginting bersama rombongan di Kantor BPN Kabupaten Batu Bara, Senin (11/5/2026). ( Liberti H. Haloho/Sumut Pos)

Advertisement

 

BATUBARA, Sumutpos.Jawapos.com – Persoalan tanah terlantar, kelebihan lahan hingga sengketa pertanahan menjadi perhatian serius Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Langkat. Untuk memperkuat langkah penyelesaian, Pansus melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batu Bara, Senin (11/5/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Pansus Drs. Pimanta Ginting bersama anggota Edi Bahagia, S.IP, Meja Sembiring, Joni Sitepu, dan Zulkarnain, S.E. Kehadiran rombongan disambut langsung Kepala Kantor BPN Batu Bara Richard Immanuel L. Tobing, S.H., LLM.

Advertisement

Turut mendampingi dalam pertemuan itu, Koordinator Urusan Tata Usaha Nengsi Diana Pakpahan, A.Md., S.E, Koordinator Urusan Penetapan Hak dan Pendaftaran Harun Wijaya Pane, S.E, serta Koordinator Urusan Pengadaan Tanah dan Pengembangan Rika Sandhora, S.H.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan agraria dibahas secara mendalam, mulai dari dugaan kelebihan hak guna lahan, tanah terlantar yang belum dimanfaatkan secara optimal, hingga sejumlah lahan bermasalah yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

Advertisement

Kepala Kantor BPN Batu Bara Richard Immanuel L. Tobing menegaskan, koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting agar persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara tepat, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Diharapkan melalui koordinasi ini dapat terjalin sinergi yang baik dalam penyelesaian permasalahan pertanahan secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut juga menjadi bagian dari upaya DPRD Langkat dalam menggali referensi dan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pertanahan, khususnya terkait pemanfaatan lahan yang dinilai belum berjalan optimal.(lib/han)

Advertisement

Artikel Terkait

BPN Batubara Percepat Target SHAT PTSL 2026, Fokus Tuntaskan Sertifikasi dan Pembenahan Data Pertanahan

BPN Batubara Percepat Target SHAT PTSL 2026, Fokus Tuntaskan Sertifikasi dan Pembenahan Data Pertanahan

BPN Batubara menggelar rakor percepatan target SHAT PTSL 2026, fokus sertifikasi tanah, BMN, tanah wakaf, dan pembenahan data.

Jajaran BPN Batu Bara, Asahan, dan Tanjung Balai Nobar Film Tanah Sengketa, Perkuat Edukasi Cegah Mafia Tanah

Jajaran BPN Batu Bara, Asahan, dan Tanjung Balai Nobar Film Tanah Sengketa, Perkuat Edukasi Cegah Mafia Tanah

Jajaran BPN Batu Bara, Asahan, dan Tanjung Balai menggelar nobar film Tanah Sengketa guna mengedukasi masyarakat mencegah mafia tanah.

Kakan BPN Batu Bara Lakukan Monev PTSL 2026, Percepat Kepastian Hukum Sertifikat Tanah

Kakan BPN Batu Bara Lakukan Monev PTSL 2026, Percepat Kepastian Hukum Sertifikat Tanah

BPN Batu Bara gelar monev PTSL 2026, pastikan percepatan sertifikasi tanah dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer