MEDAN, SUMUT POS- Izin lingkungan baru PT Dairi Prima Mineral (DPM) kembali menuai penolakan dari warga Dairi dan kelompok masyarakat sipil.
Mereka mengecam keras penerbitan Surat Keputusan (SK) Kelayakan Lingkungan (KL)/persetujuan lingkungan PT DPM Tahun 2026.
Hal itu terungkap dalam konferensi pers bertajuk 'Dairi Bukan untuk Ditambang: Tambang Mengundang Bencana', yang difasilitasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), di Restoran Srikandi, Jalan Samanhudi Medan, Rabu (13/5).
Baca Juga: Dante Sinaga Lawan Dakwaan Jaksa, Sebut Tuduhan Korupsi Terjadi setelah Tak Menjabat di Inalum
Dalam temu pers itu, warga menyampaikan kekhawatirannya terhadap ancaman kerusakan ekologis dan keselamatan masyarakat, akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Dairi tersebut.
Adapun, informasi mengenai penerbitan SK KL ini, diketahui setelah digelarnya sosialisasi SK atas Addendum Andal PT DPM tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Dairi, pada 5 Mei 2026, di Hotel Beristera Sidikalang, Kabupaten Dairi.
Kuasa Hukum Sekber Tolak Tambang PT DPM, Hendra Sinurat menyatakan kekecewaannya atas SK KL yang baru, padahal SK yang lama telah diuji dan pihak pengadilan hingga Mahkamah Agung (MA) juga telah memenangkan pihaknya saat itu, bahwasanya keputusan SK KL lama telah dinyatakan batal, lalu dicabut serta dieksekusi.
"Kami baru dapat informasinya pada 4 Mei 2026 dan disosialisasikan pada 5 Mei. Tetapi ternyata SK KL yang baru ini udah terbit pada 13 Maret 2026. Jadi ada rentang waktu selama dua bulan. Dan kami menyatakan kecewa atas terbitnya SK KL baru ini," katanya.
Hendra menilai, dengan keluarnya persetujuan kelayakan lingkungan PT DPM di atas pondasi legal yang sudah dibatalkan dan dicabut merupakan bentuk mengakali putusan MA.
Addendum Andal 2025 bukan koreksi terhadap cacat lama, tetapi upaya administratif untuk mempertahankan proyek meskipun pondasi legal dan ekologisnya telah batal dan dicabut.
