Bupati Dairi Bantah Isu Suap Pengangkatan Kepala Sekolah: Semua Lewat Sistem BKN
DAIRI, Sumutpos.Jawapos.com-Isu dugaan jual beli jabatan kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi. Kali ini, rumor tersebut menyeret proses pengangkatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan pasca pelantikan sejumlah kepala sekolah yang dilakukan Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, beberapa waktu lalu.
Isu yang beredar menyebutkan adanya seorang oknum guru SMP yang diduga telah menyerahkan uang hingga Rp80 juta kepada seseorang yang mengaku dekat dengan Bupati Dairi, dengan harapan dapat dilantik menjadi kepala sekolah. Namun, hingga pelantikan berlangsung, nama guru tersebut disebut tidak masuk dalam daftar pejabat yang dilantik.
Menanggapi kabar tersebut, Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, membantah tegas adanya praktik suap maupun permainan uang dalam proses pengangkatan kepala sekolah di Kabupaten Dairi.
“Bah... dimana itu... memang ada? Kaya kali lah guru itu?” ujar Vickner Sinaga saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (19/5/2026).
Vickner menegaskan, seluruh proses pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui mekanisme resmi dan harus mendapatkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Karena itu, menurutnya, tidak ada ruang bagi praktik transaksional di luar sistem yang telah ditetapkan pemerintah.
“Yang saya tahu, di Dairi tak ada menyogok mulai dari Kadisdik/staf, BKPSDM/staf, maupun Sekda. Karena semua sekitar 80 calon kepala sekolah tetap harus mendapat persetujuan BKN di Jakarta,” jelasnya.
Ia menerangkan, hingga saat ini belum seluruh calon kepala sekolah memperoleh persetujuan dari BKN. Karena itu, pelantikan baru dilakukan terhadap sebagian nama yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis.
“Tentu karena segala persyaratan terpenuhi. Yang baru mendapat persetujuan belum separuh,” katanya.
Vickner berharap proses verifikasi dan persetujuan dari BKN dapat segera rampung sehingga seluruh kepala sekolah definitif dapat dilantik dalam waktu dekat.
