Pemko Binjai Kembali Raih WTP, Bukti Tata Kelola Keuangan Kian Transparan
BINJAI, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan bergengsi di bidang pengelolaan keuangan tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Wali Kota Binjai Amir Hamzah di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jumat (29/5/2026).
Raihan opini WTP ini menjadi penegasan bahwa tata kelola keuangan Pemko Binjai dinilai semakin transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Kami bersyukur atas opini WTP yang kembali berhasil diraih Pemko Binjai. Ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujar Wali Kota Binjai Amir Hamzah.
Amir menegaskan, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, tetapi hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), serta dukungan masyarakat Kota Binjai.
Baca Juga: Alfamidi Gelar Edukasi Pola Asuh Positif untuk Orangtua di Binjai
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI itu akan menjadi motivasi bagi Pemko Binjai untuk terus menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami ingin menjadikan capaian ini sebagai energi untuk terus mewujudkan Kota Binjai yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menjelaskan, opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemko Binjai dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal material.
Penilaian tersebut mencakup posisi keuangan pemerintah daerah per 31 Desember 2025, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, hingga perubahan ekuitas yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
